Kompas.com - 04/11/2020, 19:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 pada Rabu (4/11/2020).

Akan tetapi, pembahasan tersebut dianggap tidak transparan. Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya. Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS 2021 yang dibahas juga belum dapat diakses publik.

Mengenai hal ini, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengungkap beberapa aturan yang dilanggar.

Baca juga: Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Sebab, agenda pembahasan baru mulai dilaksanakan pada November 2020. Sedangkan menurut Misbah, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada Juli atau Agustus.

Molornya pembahasan ini disebut melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Aturan lain yang dilanggar adalah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Sebut Pandemi Covid-19 Berimbas Molornya Pembahasan KUA-PPAS APBD 2021

Dalam Permendagri 64/2020, terdapat prinsip-prinsip penyusunan anggaran, seperti transparansi, partisipasi, hingga tepat waktu.

"Jadi pembahasan di Puncak, Bogor itu sebenarnya melanggar beberapa prinsip di dalam ketentuan UU maupun peraturan turunannya, kayak Permendagri misalnya, itu banyak yang dilanggar, terutama yang terkait dengan ketepatan waktu, misalnya," kata Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Sedangkan mengenai lokasi pembahasan yang dilaksanakan di luar Gedung DPRD, menurut Misbah, ada potensi pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tepatnya pada Pasal 91.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021

"Ini yang perlu ditelusuri bahwa pembahasan anggaran kan harusnya ada di gedung dewan. Dengan alasan Covid-19 kemudian dipindah ke Bogor, kemudian prosesnya tertutup, tidak ada informasi yang bisa diakses oleh publik dan masyarakat, bahkan wartawan," tutur Misbah.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Megapolitan
Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Pecatan TNI Suplai Senjata untuk Perampokan, Pengamat: Bisa Jadi Anggota TNI Aktif Terlibat

Pecatan TNI Suplai Senjata untuk Perampokan, Pengamat: Bisa Jadi Anggota TNI Aktif Terlibat

Megapolitan
Bangunan Ruko Dua Lantai Habis Terbakar Diduga akibat Sepeda Listrik Dicas 'Overtime'

Bangunan Ruko Dua Lantai Habis Terbakar Diduga akibat Sepeda Listrik Dicas "Overtime"

Megapolitan
Viral Pemotor Ngebut dan Terlindas di JLNT Casablanca, Polisi Mengaku Tak Tahu

Viral Pemotor Ngebut dan Terlindas di JLNT Casablanca, Polisi Mengaku Tak Tahu

Megapolitan
Empat Kios di Duren Sawit Terbakar Minggu Dini Hari, Api Diduga Berasal dari Kompor Gas

Empat Kios di Duren Sawit Terbakar Minggu Dini Hari, Api Diduga Berasal dari Kompor Gas

Megapolitan
37 Calon PMI Korban Penyaluran Tenaga Kerja Ilegal Siap Dipulangkan

37 Calon PMI Korban Penyaluran Tenaga Kerja Ilegal Siap Dipulangkan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila | Alasan Pecatan TNI dan Rekannya Incar Toko Emas

[POPULER JABODETABEK] Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila | Alasan Pecatan TNI dan Rekannya Incar Toko Emas

Megapolitan
Diduga akibat Ledakan Tabung Kompresor, Dua Orang di Tanah Abang Alami Luka Bakar

Diduga akibat Ledakan Tabung Kompresor, Dua Orang di Tanah Abang Alami Luka Bakar

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang

Megapolitan
Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Megapolitan
Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Megapolitan
Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Megapolitan
Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Megapolitan
Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.