Pembahasan KUA-PPAS 2021 Dianggap Tidak Transparan, FITRA: Ada Aturan yang Dilanggar

Kompas.com - 04/11/2020, 19:43 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) 2021 pada Rabu (4/11/2020).

Akan tetapi, pembahasan tersebut dianggap tidak transparan. Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya. Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS 2021 yang dibahas juga belum dapat diakses publik.

Mengenai hal ini, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengungkap beberapa aturan yang dilanggar.

Baca juga: Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Sebab, agenda pembahasan baru mulai dilaksanakan pada November 2020. Sedangkan menurut Misbah, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada Juli atau Agustus.

Molornya pembahasan ini disebut melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Aturan lain yang dilanggar adalah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Sebut Pandemi Covid-19 Berimbas Molornya Pembahasan KUA-PPAS APBD 2021

Dalam Permendagri 64/2020, terdapat prinsip-prinsip penyusunan anggaran, seperti transparansi, partisipasi, hingga tepat waktu.

"Jadi pembahasan di Puncak, Bogor itu sebenarnya melanggar beberapa prinsip di dalam ketentuan UU maupun peraturan turunannya, kayak Permendagri misalnya, itu banyak yang dilanggar, terutama yang terkait dengan ketepatan waktu, misalnya," kata Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Sedangkan mengenai lokasi pembahasan yang dilaksanakan di luar Gedung DPRD, menurut Misbah, ada potensi pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tepatnya pada Pasal 91.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021

"Ini yang perlu ditelusuri bahwa pembahasan anggaran kan harusnya ada di gedung dewan. Dengan alasan Covid-19 kemudian dipindah ke Bogor, kemudian prosesnya tertutup, tidak ada informasi yang bisa diakses oleh publik dan masyarakat, bahkan wartawan," tutur Misbah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Hari PPKM, Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Sebanyak Rp 17,45 Juta

4 Hari PPKM, Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Sebanyak Rp 17,45 Juta

Megapolitan
Disdik Tangsel Persilahkan Penggunaan Sekolah untuk Distribusi Bansos Selama Penuhi Prokes

Disdik Tangsel Persilahkan Penggunaan Sekolah untuk Distribusi Bansos Selama Penuhi Prokes

Megapolitan
KRI Parang Serahkan 3 Kantong Serpihan dan Turbin Pesawat Sriwijaya Air ke Basarnas

KRI Parang Serahkan 3 Kantong Serpihan dan Turbin Pesawat Sriwijaya Air ke Basarnas

Megapolitan
Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Bekasi

Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Lengkap, Tim DVI Telah Terima Sampel DNA 62 Keluarga Korban Sriwijaya Air

Lengkap, Tim DVI Telah Terima Sampel DNA 62 Keluarga Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
Remaja yang Mutilasi Pemuda di Bekasi Divonis 7 Tahun Penjara

Remaja yang Mutilasi Pemuda di Bekasi Divonis 7 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Musnahkan 1,2 Kg Sabu Hasil Penangkapan Bandar Narkoba Serpong Utara

Polisi Musnahkan 1,2 Kg Sabu Hasil Penangkapan Bandar Narkoba Serpong Utara

Megapolitan
Penerima BST di Kota Tangerang Menurun Sebanyak 32.417 Orang

Penerima BST di Kota Tangerang Menurun Sebanyak 32.417 Orang

Megapolitan
Mural di Genteng Rumah Sekitar Flyover Lenteng Agung Selesai, Ada Gambar Ondel-ondel

Mural di Genteng Rumah Sekitar Flyover Lenteng Agung Selesai, Ada Gambar Ondel-ondel

Megapolitan
BNN Soroti Tingginya Peredaran Sabu dan Ganja di Ciputat

BNN Soroti Tingginya Peredaran Sabu dan Ganja di Ciputat

Megapolitan
Tim SAR Masih Cari Memori CVR Sriwijaya Air SJ 182

Tim SAR Masih Cari Memori CVR Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Relief Era Soekarno yang Ditemukan di Sarinah Akan Dipamerkan ke Publik

Relief Era Soekarno yang Ditemukan di Sarinah Akan Dipamerkan ke Publik

Megapolitan
5 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Jumat Ini, Total 17 Jenazah

5 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Jumat Ini, Total 17 Jenazah

Megapolitan
UPDATE 15 Januari: Tambah 26 Kasus Covid-19 di Tangsel, Dua Pasien Meninggal

UPDATE 15 Januari: Tambah 26 Kasus Covid-19 di Tangsel, Dua Pasien Meninggal

Megapolitan
Pihak Keluarga Minta Masyarakat Tak Datang ke Rumah Duka Habib Ali Assegaf

Pihak Keluarga Minta Masyarakat Tak Datang ke Rumah Duka Habib Ali Assegaf

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X