Aksi Walk Out Saat PSI Bacakan Pandangan Disebut sebagai Bentuk Koreksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, aksi walk out delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI membacakan pandangan adalah sebagai bentuk koreksi.

Dia menilai aksi walk out tersebut adalah sebuah koreksi terhadap Fraksi PSI yang dinilai masih belum mengerti apa fungsi sebuah fraksi.

"Itu kan bagian dari koreksi terhadap PSI yang ternyata PSI enggak paham juga fungsi fraksi itu apa," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Walk Out Saat Fraksi PSI Akan Bacakan Pandangannya di Rapat Paripurna

Taufik menjelaskan, Fraksi PSI tidak memahami bahwa fungsi dari fraksi adalah kepanjangan tangan partai. Sehingga apa yang semestinya disampaikan fraksi adalah sebuah pemikiran partai.

Itulah sebabnya, lanjut Taufik, suara yang dikeluarkan anggota dewan dari Fraksi PSI semestinya sesuai dengan suara partai dan tidak berubah-ubah saat pembahasan kenaikan tunjangan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.

"Dalam ketentuan dalam UU fraksi adalah kepanjangan tangan partai karenanya sebenarnya suara fraksi, suara yang dikeluarkan oleh fraksi di lingkungan dewan itu seharusnya menjadi suara partai, kan (yang dilakukan PSI) ini beda," kata dia.

Baca juga: Saat Fraksi PSI DPRD DKI Bacakan Pandangannya di Depan Banyak Kursi Kosong

Namun, Taufik membantah aksi walk out anggota dewan saat Fraksi PSI membacakan pandangan dikarenakan RKT 2021 yang batal naik.

Dia mengatakan, banyak kelakuan PSI yang membuat gerah anggota Dewan karena dinilai tidak konsisten memberikan suara.

"Macam-macam (kasusnya), jadi nanti kan kita enggak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besoknya bunyinya lain (tidak sepakat)," kata dia.

Adapun sebelumnya, delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out meninggalkan ruang rapat paripurna saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.

Jamaludin mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI. Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI.

Oleh karenanya, apabila pandangan umum tersebut tidak disetujui oleh DPW PSI, maka Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.

Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.