Sindir Pemprov DKI, Legislator PDI-P: Percuma Sistem Digital Dibangun Kalau...

Kompas.com - 27/12/2020, 21:56 WIB
Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak di Komisi B, DPRD DKI, Senin (3/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Komisi B Gilbert Simanjuntak di Komisi B, DPRD DKI, Senin (3/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mengatakan, pencapaian penghargaan digital yang diraih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang dirasakan oleh masyarakat.

Menurutnya, beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal yang minim sentuhan tidak terlalu memerlukan sistem digital, melainkan kebijakan anggaran dan program.

Saat ini, hampir seluruh kebijakan dan program UMKM di Jakarta disebut berasal dari APBN atau pemerintah pusat. Sedangkan kontribusi APBD untuk sektor ini disebut minim.

"Percuma sistem digital dibangun kalau tidak ada kebijakan pro rakyat," ucap Gilbert melalui keterangan tertulis, Minggu (27/12/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Raih Penghargaan Provinsi Terinovatif dari Kemendagri

Gilbert juga menyebut beberapa masalah lain yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta, seperti banjir, sampah, hingga pembangunan LRT yang masih belum jelas.

"Masalah baru ketiadaan lahan pemakaman juga tidak butuh sistem digital, tapi eksekusi," tutur dia.

Tak hanya itu, dia juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta mengenai capaian program Rumah DP Rp 0.

Sebab saat ini, realisasi pembangunan hunian tersebut baru menyentuh angka 780 unit, dari total target sebesar 300.000 unit pada 2022.

Dengan kondisi ini, Gilbert mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membangun perumahan di Kampung Akuarium. Dia menyebut, struktur tanah di area tersebut tidak layak untuk gedung tinggi.

Karenanya, dia menyebut aksi Pemprov DKI Jakarta yang mempertontonkan tiga plakat penghargaan dianggap sekadar pamer ego pribadi di tengah tingginya kasus Covid-19 di Ibu Kota.

"Kita berharap Anies cepat pulih karena kasus Covid-19 di DKI Jakarta semakin meningkat dan mencetak skor baru beberapa kali Desember ini, sehingga tidak sepatutnya pamer seakan-akan sudah berprestasi di atas banyaknya korban," ujar Gilbert.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta menyabet penghargaan TOP Digital Awards 2020.

Baca juga: DKI Jakarta Raih Penghargaan Kota Peduli HAM, Anies: Kerja Sunyi Kini Terlihat dan Diakui

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, DKI Jakarta meraih penghargaan untuk tiga kategori yaitu Top Digital Implementation 2020 on Government Level Stars 5, Top Digital Transformation Readiness 2020, dan Top Leader on Digital Implementation 2020.

"Kami bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan Top Digital Awards 2020 kepada Pemprov DKI Jakarta. Ini merupakan hasil dari kerja kolosal dan kolaborasi banyak pihak di balik layar yang terlibat dalam membangun ekosistem digital Jakarta," ucap Anies seperti dikutip dari akun Instagram resminya @aniesbaswedan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Megapolitan
Hotel Kapsul Futuristik Kini Hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Biaya Menginap Mulai dari Rp 200.000

Hotel Kapsul Futuristik Kini Hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Biaya Menginap Mulai dari Rp 200.000

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X