Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta Lebih Cepat daripada Kemampuan Penambahan ICU

Kompas.com - 06/01/2021, 15:48 WIB
Singgih Wiryono,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Weningtyas Purnomorini mengatakan penambahan kasus Covid-19 di Jakarta diprediksi akan jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan penambahan tempat tidur ICU dan isolasi.

Fakta tersebut menjadi kendala bagi rumah sakit di DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan tempat tidur pasien Covid-19 dalam beberapa waktu ke depan.

"Kendalanya tentu penambahan kasus lebih cepat dibandingkan kemampuan pengembangan tempat tidur (ICU dan isolasi)," kata Weningtyas dalam rapat koordinasi 10 Provinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi melalui virtual, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Dinkes DKI: Bila Tak Ada Intervensi, ICU di Jakarta Penuh Februari 2021

Weningtyas memaparkan rumah sakit di DKI Jakarta secara umum memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 24.084 tempat tidur dengan rincian tempat tidur biasa yang bisa digunakan sebagai tempat isolasi sebanyak 21.430 dan tempat tidur perawatan intensif sebanyak 2.654.

Namun untuk penggunaan pasien Covid-19 yang bisa digunakan sebanyak 50 persen untuk skenario awal. Mengingat masih ada pasien dengan penyakit lain yang membutuhkan tempat tidur biasa maupun intensif.

"Jadi kami hanya punya bed di kisaran 24.000an di mana bila 50 persen untuk Covid-19 maka kami hanya mampu potensi pengembangan di 3.678 TT lagi (untuk tempat isolasi)," tutur dia.

Sedangkan untuk tempat tidur ICU atau untuk perawatan intensif hanya bisa bertambah di angka 369 tempat tidur saja.

Baca juga: Dinkes DKI: Angka Kematian akibat Covid-19 Mengkhawatirkan, Bertambah Signifikan dalam 2 Pekan

Itulah sebabnya, dia mengatakan apabila tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menekan laju Covid-19, diprediksi ruang ICU di DKI Jakarta akan terisi penuh.

"Bila tidak dilakukan intervensi maka di bulan Februari itu kami untuk ICU sudah penuh," ucap Weningtyas.

Masalah tidak berhenti sampai di situ. Ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian Dinkes DKI Jakarta.

Jumlah terakhir yang disebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada 4 Januari lalu, DKI Jakarta kekurangan 2.676 tenaga kesehatan untuk mengurus pasien Covid-19 di Jakarta.

"Kemudian SDM-ya juga kurang dan perlu penambahan kompetensi. Selain jumlah (tenaga kesehatan) juga kompetensinya (harus ditambah)," kata Weningtyas.

Begitu juga mesin dan alat-alat kesehatan yang juga memerlukan perhatian khusus. Weningtyas mengatakan itu menjadi kendala ketika petugas perawat mesin atau engineer enggan bertugas di RS Covid karena takut tertular.

Baca juga: Rumah Lawan Covid-19 Sediakan Kamar Isolasi Khusus Pasien Reaktif Rapid Test Antigen

"Dan rekanan mengerjakan untuk tekanan negatif (alat kesehatan), mengubah alur tidak semua ada, dan juga perlu waktu lama, dan takut juga bekerja di RS yang sudah menerima pasien Covid," kata Weningtyas.

Data teranyar kasus Covid-19 di DKI Jakarta 5 Januari 2021 secara keseluruhan mencapai 192.899 kasus.

Dari jumlah tersebut, 174.131 diantaranya dinyatakan sembuh, 15.376 pasien masih dalam perawatan dan 3.392 korban meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com