Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Sekolah yang Keluarkan Murid karena Tak Bisa Bayar SPP, KPAI: Bukan Salah Anak!

Kompas.com - 06/01/2021, 19:04 WIB
Theresia Ruth Simanjuntak,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menindaklanjuti keputusan Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta Timur yang mengeluarkan murid gara-gara tak sanggup membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Seorang siswa kelas 4 SD berinisial O dikeluarkan pihak Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta pada 23 Desember 2020, lantaran menunggak uang SPP sejak April 2020.

Orangtua O kesulitan melunaskan biaya sekolah anaknya karena pandemi Covid-19.

Baca juga: KPAI Sayangkan Sikap Sekolah yang Keluarkan Siswa karena Tunggak SPP

KPAI lantas turun tangan atas kasus tersebut.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, pihaknya memanggil perwakilan SD Terpadu Putra 1 untuk membahas hal tersebut.

"Kan dalam laporan yang disampaikan dari bulan April ya belum bayaran. Nah kan kita harus tahu juga yang teradu betul enggak nih, prosesnya bagaimana? Jadi kami membutuhkan klarifikasi dari pihak teradu agar jadi adil dua-duanya didengar," ujar Retno saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Selain itu, lanjut Retno, KPAI juga akan memanggil pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Disdik DKI Jakarta dihadirkan karena pemerintah turut bertanggung jawab mengawasi hak anak untuk mengenyam pendidikan.

"Ini kan sekolah swasta, tapi kan negara itu harus tetap memenuhi hak atas pendidikan dan dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah pengawas sekolah. Jadi kami akan memanggil sekolah, Dinas Pendidikan DKI dan Sudin Pendidikan Jaktim," ucap Retno.

Pertemuan itu direncanakan digelar pada Senin (11/1/2021) pekan depan.

"Rencana pemanggilan hari Senin pukul 13.00 ke semua pihak, surat sudah dibuat. Hari Senin lah baru jelas jalan keluarnya semua," jelas Retno.

Baca juga: KPAI Akan Panggil Disdik DKI soal Siswa Dikeluarkan dari Sekolah karena Tak Bisa Bayar SPP

Bukan salah siswa

KPAI, lanjut Retno, menyayangkan pihak sekolah yang mengeluarkan O karena tunggakan SPP.

Menurut Retno, hak anak tak seharusnya diganggu gugat walaupun orangtua terkendala biaya.

"Itu kan bukan urusan anaknya (menunggak SPP), itu urusan orangtua dengan sekolah. Anak mestinya tidak mengalami ini. Tapi untuk anak pemenuhan haknya harus dipikirkan. Terkait ini, tentu kami menyayangkan," tegas Retno.

Baca juga: Keluarkan Siswa yang Tak Bisa Bayar SPP, Pihak SD Terpadu Putra 1 Akan Dipanggil KPAI

Retno memaparkan, sang anak harus diberikan waktu belajar di sekolah Terpadu Putra 1 sambil mencari tempat belajar baru.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com