Anies Minta Pusat Ambil Alih Penangangan Covid-19 di Jabodetabek: Didukung Depok-Tangsel, Dipertanyakan Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah menanggapi usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta agar pemerintah pusat mengambil alih orkestra penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie secara langsung menyatakan setuju dan menyambut usulan tersebut.

Baca juga: Anies Disebut Telah Meminta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya mempertanyakan maksud dan tujuan dari usulan Anies agar koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek harus dipimpin oleh pemerintah pusat.

Depok anggap Jabodetabek darurat Covid-19

Idris secara tegas menyatakan bahwa pihaknya sepakat dengan usulan koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek diambil alih pemerintah pusat.

Alasannya, usulan serupa sudah pernah di layangkan Idris jauh sebelum Anies mengemukakannya belakangan ini.

Politisi PKS itu mengklaim sudah memiliki ide seperti usulan Anies sejak kasus Covid-19 melonjak pada Juni 2020 silam.

Baca juga: Anggap Darurat, Wali Kota Depok Setuju Covid-19 Jabodetabek Ditangani Pemerintah Pusat

"Setuju. Terus terang, itu memang ide dan usulan saya sejak awal kejadian, definitif ketika kasus memuncak pada Juni 2020," ujar Idris kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

"Tapi, saat itu, kami Depok masih mampu meningkatkan sarana-prasarana dan fasilitas penanganan," sambungnya.

Idris lantas membandingkan situasi pandemi Covid-19 pada Juni 2020 dengan saat ini yang dianggapnya sudah lebih darurat.

Baca juga: Wali Kota Depok Usul Kolaborasi Biaya Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Dengan begitu, pemerintah pusat sudah seharusnya turun tangan agar penanganan Covid-19 di Jabodetabek dapat terintegrasi lebih baik.

"Saat ini memang sudah darurat, perlu ditangani secara kolaboratif dengan Jabodetabek, saat semua fasilitas kesehatan full terisi pasien," kata Idris.

KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEAN Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

Tambah usulan kolaborasi biaya penanganan Covid-19

Selain sepakat dengan usulan Anies, Wali Kota Depok juga menambahkan usulan lain berupa kolaborasi pembiayaan antarwilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19.

"Kalau ini ditangani oleh Pusat, misalnya kementerian ditunjuk satu bidang khusus untuk Jabodetabek atau Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk saja oleh menteri, dialah yang mengatur kami dengan ketentuan pembiayaan mungkin," kata Idris kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Usulan ini tidak terlepas dari ketimpangan anggaran dan sumber daya antara Jakarta dan wilayah-wilayah tetangga.

Baca juga: Wali Kota Depok Harap Pemerintah Pusat Segera Beri Arahan Refocusing APBD Tangani Covid-19

Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan wilayah Depok, Bogor Raya, Tangerang Raya dan Bekasi Raya yang hanya berstatus kota/kabupaten atau daerah tingkat II.

Sebagai perbandingan, ABPD Kota Depok 2021 hanya Rp 3,5 triliun, sedangkan APBD DKI Jakarta mencapai Rp 84 triliun tahun ini.

Baca juga: Wali Kota Depok Ungkap Darurat Covid-19: Antrean IGD Semakin Panjang

Di samping itu, kolaborasi pembiayaan juga dianggap dapat memudahkan satu sama lain, sebab pergerakan penduduk Jabodetabek begitu cair dari satu kota ke kota lain.

DKI Jakarta dapat menjalankan belasan ribu tes PCR per hari dengan jejaring laboratorium yang dimiliki. Sedangkan di Depok kurang lebih 500-1.000 tes per hari.

Tangsel harap penganan Covid-19 Jabodetabek lebih terintegrasi

Benyamin menyatakan setuju dengan usulan Anies karena penanganan Covid-19 di Jabodetabek yang menjadi episentrum penyebaran SARS-CoV-2 harus terintegrasi satu sama lain.

Perlu ada campur tangan dari pemerintah pusat untuk mengoordinasikan penanganan Covid-19 di setiap wilayah agar terintegrasi dengan baik.

"Saya setuju dikoordinasikan oleh pusat. Untuk obatnya, untuk kamar rumah sakitnya, koordinasi manajemennya, kemudian juga termasuk tempat pemakamannya," kata Benyamin, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

"Orang mau dirawat di mana, ingin sembuh, dijamin oleh pemerintah, ya ini tentunya perlu campur tangan pemerintah pusat dengan anggaran yang tidak kecil," ungkap Benyamin.

Benyamin pun berharap, usulan agar pemerintah pusat untuk mengoordinasikan penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek bisa segera direalisasikan.

Alasannya, lanjut Benyamin, Tangerang Selatan juga mengalami permasalahan yang sama seperti wilayah lain di Jabodetabek.

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie ketika ditemui wartawan di kawasan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (14/7/2020)

Salah satunya adalah krisis ruang perawatan untuk penanganan Covid-19.

"Dengan kamar yang penuh, ICU yang penuh, ini jelas-jelas membuktikan bahwa perlu penanganan integrasi di antara wilayah, khususnya Jabodetabek lah sebagai episentrum penyebaran ini," pungkasnya.

40 persen pasien Covid-19 di Tangsel dari luar daerah

Benyamin mengungkapkan bahwa saat ini rumah sakit di Tangerang Selatan juga dipakai untuk merawat pasien positif Covid-19 dari luar daerah.

Lebih dari 40 persen pasien Covid-19 yang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan di Tangerang Selatan berasal dari luar daerah.

"Yang sakit di rumah sakit (wilayah) Tangerang Selatan itu 40 persen lebih dari luar Tangerang Selatan," ujar Benyamin kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

Di sisi lain, kata Benyamin, ada pula sejumlah pasien positif Covid-19 asal Tangerang Selatan yang dirujuk ke sejumlah rumah sakit di luar daerah, khususnya wilayah Jabodetabek.

"Dari kami juga ada yang diobati di Bogor, di Depok, dan wilayah lain," kata Benyamin.

Berkaca dari kondisi tersebut, Benyamin pun setuju dengan usulan agar pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Tangkapan layar akun Instagram Pemkot Bogor Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Bogor pertanyakan usulan Anies

Berbeda dengan Idris dan Benyamin yang langsung menyatakan setuju, Wali Kota Bogor Bima Arya justru mempertanyakan usulan tersebut.

Bima mengatakan, dirinya belum paham dengan usulan Anies yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Menurut Bima, ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait usulan Anies tersebut.

"Saya belum jelas apa yang dimaksud dengan mengambil alih. Apa saja? Ini perlu diperjelas dulu," kata Bima, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: 90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

Bims mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus Covid-19.

Terlebih lagi, kata Bima, Kota Bogor baru saja meresmikan rumah sakit darurat di GOR Pajajaran yang sumber dananya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kewenangan kan sudah terbagi, jadi tinggal percepatan koordinasi saja, dan sejauh ini koordinasi dengan pusat berjalan baik. Jadi, enggak jelas apa yang dimaksud dengan usulan ambil alih," sebut Bima.

Pemda justru harus gerak cepat

Bima menyebut bahwa yang diperlukan saat ini adalah gerak cepat dari pemerintah daerah masing-masing untuk menambah fasilitas kesehatan.

Alasannya, kondisi rumah sakit di Jakarta terbebani dengan pasien Covid-19 dari luar daerah. Kondisi serupa juga dialami di wilayah lain.

Baca juga: Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima pun mencontohkan fasilitas kesehatan di Kota Bogor yang sekitar 40 persennya digunakan untuk menampung pasien dari daerah lain.

"Saat ini pun RS di Bogor juga menampung banyak pasien dari luar Kota Bogor. 40 persen, termasuk dari jakarta. Jadi yang penting adalah sistem rujukan yang lebih efektif," ungkap dia.

Usul Anies soal penangan Covid-19 Jabodetabek

Untuk diketahui, Anies Baswedan meminta agar pemerintah pusat turun tangan mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di daerah Jabodetabek.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, Anies meminta hal itu karena kondisi fasilitas kesehatan di Jakarta saat ini terbebani oleh pasien dari luar Jakarta.

Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Ibu Kota bisa bertambah dan dimaksimalkan.

Dengan demikian, fasilitas kesehatan di Jakarta dapat kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," tutur Ariza, Selasa (19/1/2021).

Menurut Ariza, pemerintah pusat harus hadir saat fasilitas kesehatan antarwilayah mulai terganggu karena wilayah lain tidak memiliki fasilitas kesehatan yang sama.

"Kami harap kebijakan ini terus ditingkatkan tak hanya substansi, materinya, tapi juga waktunya disamakan, tapi berbagai fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan," ujar dia.

Dia memaparkan, RS rujukan pasien Covid-19 di DKI Jakarta per 17 Januari 2021 sudah terisi 87 persen.

Dari jumlah itu, sebanyak 24 persen pasien merupakan warga dari luar Jakarta.