Kompas.com - 16/02/2021, 07:41 WIB
Tangkapan layar akun instagram @helenalim899 bahwa ia menerima vaksin Covid-19, Senin (8/2/2021). Instagram.com/@helenalim899Tangkapan layar akun instagram @helenalim899 bahwa ia menerima vaksin Covid-19, Senin (8/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah memulai vaksinasi Covid-19. Pada tahap pertama ini, penyuntikan vaksin diberikan kepada tenaga kesehatan dan pelayan publik.

Namun, vaksinasi tak berjalan mulus sesuai yang diharapkan ketika selebgram Helena Lim turut mendapatkan vaksinasi. Pengalaman vaksinasi itu diunggah melalui akun Instagram @helenalim988.

Dalam video tersebut, Helena merekam kegiatan selama mengantre, menunggu giliran disuntik, hingga akhirnya menerima vaksin.

Video itu pun beredar dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Helena diketahui membawa surat pengantar dari Apotek Bumi di Kompleks Greeen Gaerden, Jakarta Barat.

Baca juga: Video Viral Selebgram Helena Lim Dapatkan Vaksin Covid-19, Kasudinkes: Dia Bekerja di Apotek

Atas beredarnya kasus ini, Polres Metro Jakarta Barat turun tangan guna mencari apakah ada unsur pidana dengan memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat.

Di antara pihak yang dimintai konfirmasi adalah Puskesmas Kebon Jeruk dan Apotek Bumi yang memberi surat pengantar bagi Helena untuk mendapatkan suntikan vaksin.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa petugas Puskesmas telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur.

Riza menuturkan, Helena telah membawa surat keterangan yang menyatakan bahwa ia merupakan pegawai apotek.

Baca juga: Pro Kontra Selebgram Helena Lim Dapat Vaksin Covid-19, Alasan Pemkot hingga Pembelaan Partner Bisnis

Kasus ini terus menimbulkan polemik dan berbuah pemangggilan Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti oleh Ombudsman.

Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan mengenai vaksinasi Covid-19 terhadap Helena.

Tak hanya itu, Ombudsman juga akan meminta keterangan mengenai tata kelola dan distribusi vaksin Covid-19 di Ibu Kota.

Soalnya, Teguh menengarai Dinkes DKI Jakarta kurang siap dalam melakukan distribusi vaksin, terutama dengan mencuatnya kasus Helena.

"Yang kami tengarai (Dinkes DKI Jakarta) kurang siap dengan peristiwa di Jakarta Barat tersebut. Karena ada dugaan yang tidak berhak mengikuti vaksin tahap 1 bisa memperolehnya," kata Teguh kepada Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Pastikan kesiapan vaksinasi

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik juga akan memastikan kesiapan Dinkes DKI Jakarta dalam mengelola dan mendistribusikan vaksin.

Bahkan, menurut Teguh, ada potensi kebocoran. Sebab, pada vaksinasi pertama dengan target dan database yang jelas, Dinkes DKI Jakarta bisa kecolongan.

Ia merasa khawatir kasus ini bisa berulang ketika vaksinasi sudah dilakukan kepada masyarakat umum.

Namun, tanpa peristiwa tersebut, Ombudsman sejak awal sebenarnya tetap akan meninjau pengelolaan vaksinasi dan distribusi vaksin Covid-19 di Ibu Kota.

Kasus Helena, sebut Teguh, merupakan pintu masuk bagi Ombudsman untuk mengecek apakah ada kesalahan dalam pengelolaan dan pendistribusian vaksin.

"Makanya, peristiwa selebgram ini sebetulnya blessing in disguise. Kalau yang bersangkutan tidak menyebarkan peristiwanya, bisa jadi puncak gunung es itu tidak terkuak," kata Teguh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Megapolitan
Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Megapolitan
BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

Megapolitan
Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Megapolitan
Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Megapolitan
Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X