Formappi Nilai Wajar PSI Ajukan Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta

Kompas.com - 02/03/2021, 21:50 WIB
Foto udara banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2/2021). Menurut warga Banjir diakibatkan luapan kali Sunter pada pukul 03.00 WIB dan sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) sudah dievakuasi ke pengungsian. ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAHFoto udara banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2/2021). Menurut warga Banjir diakibatkan luapan kali Sunter pada pukul 03.00 WIB dan sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) sudah dievakuasi ke pengungsian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI kembali mengajukan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, hak interpelasi yang diajukan oleh PSI merupakan hal yang wajar, sebab hak tersebut memang melekat pada DPRD sebagaimana pada level DPR.

"Hak interpelasi yang diajukan Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta sesungguhnya sesuatu yang wajar-wajar saja," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan

Menurut dia, hak interpelasi yang diajukan oleh PSI merupakan salah satu pilihan untuk meminta keterangan kepada gubernur menggenai kebijakan pemerintah provinsi.

Dengan adanya hal ini, Lucius menyebut, PSI merasa bahwa ada persoalan pada kebijakan gubernur terkait penanganan banjir.

"Saya kira bukan hanya PSI saja yang merasa bahwa persoalan banjir memang sesuatu yang serius untuk ditangani," ujar Lucius.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menuturkan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai banjir belum memuaskan.

Oleh karena itu, ketika kebijakan yang berdampak luas tersebut memengaruhi masyarakat, maka wajar bila usulan menggunakan hak interpelasi dimunculkan.

"Ketika persoalan itu menyangkut kebijakan yang berdampak luas, maka tentu sesuatu yang wajar jika usulan menggunakan hak interpelasi dimunculkan," tutur Lucius.

Baca juga: Dicueki Banyak Fraksi, PSI Masih Berupaya Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana sebelumnya mengatakan, hak interpelasi digulirkan karena PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Megapolitan
Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Megapolitan
Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Megapolitan
Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Tangsel Catat 10.456 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 4 Agustus: Tangsel Catat 10.456 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Diduga Depresi karena Cerai, Seorang Wanita Nekat Lompat dari Lantai 5 Apartemen di Sunter

Diduga Depresi karena Cerai, Seorang Wanita Nekat Lompat dari Lantai 5 Apartemen di Sunter

Megapolitan
23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

Megapolitan
Kasus DBD di Jaktim Tertinggi ke-5 di Indonesia, Pemkot: Karena Padat Penduduk

Kasus DBD di Jaktim Tertinggi ke-5 di Indonesia, Pemkot: Karena Padat Penduduk

Megapolitan
24 Pelaku Jual Obat Covid-19 Lebih Mahal lewat Online, Ada yang Seharga Rp 40 Juta

24 Pelaku Jual Obat Covid-19 Lebih Mahal lewat Online, Ada yang Seharga Rp 40 Juta

Megapolitan
Anies Undang Wali Kota London Jadi Pembicara Forum Diskusi di Jakarta

Anies Undang Wali Kota London Jadi Pembicara Forum Diskusi di Jakarta

Megapolitan
Rekrutmen Tenaga Medis di Tangsel Sepi Peminat, Hanya Ada 10 Pendaftar

Rekrutmen Tenaga Medis di Tangsel Sepi Peminat, Hanya Ada 10 Pendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Berikan Relaksasi Pajak untuk Usaha Pariwisata

Pemprov DKI Akan Berikan Relaksasi Pajak untuk Usaha Pariwisata

Megapolitan
Dari Target 32.468, Baru 4.400 Keluarga yang Terima Bansos Beras di Kota Tangerang

Dari Target 32.468, Baru 4.400 Keluarga yang Terima Bansos Beras di Kota Tangerang

Megapolitan
Dapat Donasi 300 Paket Sembako, Pemkot Jaksel Langsung Salurkan ke PKL

Dapat Donasi 300 Paket Sembako, Pemkot Jaksel Langsung Salurkan ke PKL

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X