Kompas.com - 04/03/2021, 16:58 WIB
Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku pelecehan seksual 2 karyawati di sebuah perusahaan di kawasan Ancol. Kasus tersebut dirilis di Polres Metro Jakarta Utara, Selasa (2/3/2021). KOMPAS.COM/ IRA GITAUnit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku pelecehan seksual 2 karyawati di sebuah perusahaan di kawasan Ancol. Kasus tersebut dirilis di Polres Metro Jakarta Utara, Selasa (2/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad menyatakan, setiap perusahaan seharusnya menjamin pegawai yang mengalami kekerasan seksual untuk tetap bekerja, bukannya malah dikeluarkan.

Hal itu disampaikan Bahrul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

"Semestinya pihak perusahaan itu memberikan perlindungan pada korban dan menjamin korban untuk bisa tetap bekerja, kalau keluar ya sangat disayangkan," kata Bahrul.

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan kasus pelecehan yang dialami dua karyawati di sebuah perusahaan di Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Baca juga: Karyawati Korban Pelecehan Seksual oleh Bos di Ancol Bertambah Menjadi 4 Orang

JH (47), tersangka dalam kasus itu, merupakan adik dari pemilik perusahaan. Dia  dituduh telah melecehkan dua sekretarisnya, DF (25) dan EFS (23) saat masih berada di lingkungan kantor. Saat ini DF dan EFS sudah keluar dari perusahaan tersebut.

Bahrul menyangkan hal tersebut. Menurut dia pelakulah yang seharusnya mendapat sanksi dikeluaran dari perusahaan itu.

"Karena kan ini soal nafkah ya keberlanjutan dan yang pelakunya memang harus diberi sanksi berat dan dikeluarkan," kata Bahrul.

"Mestinya perusahaan harus bertindak secara cepat dan adil untuk menarik kembali korban. Sudah jatuh tertimpa tangga sudah mengalami kekerasan seksual kemudian dia kehilangan mata pencaharian," kata dia.

Baca juga: Fakta Terbaru Pelecehan Seksual Karyawati oleh Bos di Ancol: Korban Bertambah, Pelaku Mengaku Wakil Dewa

Bahrul juga menambahkan, perusahaan harus membuat standard operating procedure (SOP) untuk mencegah adanya kekerasan seksual di lingkungan kantor.

"Sehingga ketika siapapun orang yang ada di perusahaan itu terancam mengalami kekerasan, maka dia tahu harus bagaimana, itu harus ada SOP-nya," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Kolonel Harry Dansatsel di KRI Nanggala 402: Alumnus SMA di Depok Jadi Komandan yang Disiplin

Profil Kolonel Harry Dansatsel di KRI Nanggala 402: Alumnus SMA di Depok Jadi Komandan yang Disiplin

Megapolitan
Angkasa Pura II Ketatkan Prosedur Kedatangan Penumpang Internasional, Termasuk India

Angkasa Pura II Ketatkan Prosedur Kedatangan Penumpang Internasional, Termasuk India

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Pak Ogah di Tambora

Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Pak Ogah di Tambora

Megapolitan
Minta WN India yang Positif Covid-19 Dikarantina, Anggota DPRD DKI: Jika Tidak, Kita Akan Kebobolan

Minta WN India yang Positif Covid-19 Dikarantina, Anggota DPRD DKI: Jika Tidak, Kita Akan Kebobolan

Megapolitan
Mengenalkan Anak pada Sejarah Islam di Pameran Artefak Nabi Muhammad SAW

Mengenalkan Anak pada Sejarah Islam di Pameran Artefak Nabi Muhammad SAW

Megapolitan
Nursyahbani Katjasungkana, Perempuan dalam Perjuangan Reformasi 1998

Nursyahbani Katjasungkana, Perempuan dalam Perjuangan Reformasi 1998

Megapolitan
Sedang Bermain di Dekat Rumah, Balita di Palmerah Diserang Monyet Liar

Sedang Bermain di Dekat Rumah, Balita di Palmerah Diserang Monyet Liar

Megapolitan
Jelang Larangan Mudik, Tidak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Pulo Gebang

Jelang Larangan Mudik, Tidak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Pulo Gebang

Megapolitan
Tongkat hingga Janggut Nabi Muhammad SAW Ditampilkan dalam Pameran Artefak di JIC

Tongkat hingga Janggut Nabi Muhammad SAW Ditampilkan dalam Pameran Artefak di JIC

Megapolitan
Belajar Sambil Berwisata Religi di Pameran Artefak Nabi Muhamamad SAW

Belajar Sambil Berwisata Religi di Pameran Artefak Nabi Muhamamad SAW

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Serius Terapkan Jam Malam di RT Zona Merah Covid-19

Pemprov DKI Diminta Serius Terapkan Jam Malam di RT Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Ketika Rizieq Shihab Marah dan Menunjuk-nunjuk Jaksa di Sidang Kasus Petamburan

Ketika Rizieq Shihab Marah dan Menunjuk-nunjuk Jaksa di Sidang Kasus Petamburan

Megapolitan
Kesabaran Siti Hajar di Balik Ratusan Ribu Angka Kasus Covid-19 Jakarta

Kesabaran Siti Hajar di Balik Ratusan Ribu Angka Kasus Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Syarat Naik Kereta Belum Diperketat Sesuai Aturan Addendum Satgas Covid-19

Syarat Naik Kereta Belum Diperketat Sesuai Aturan Addendum Satgas Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 April: RS Wisma Atlet Kemayoran Rawat 1.579 Orang

UPDATE 23 April: RS Wisma Atlet Kemayoran Rawat 1.579 Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X