Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta diminta untuk mengalihkan anggaran penataan trotoar ke bantuan untuk warga selama pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth.

Kenneth, yang mengetahui bahwa penataan trotoar di Jakarta dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2021 sebesar Rp 100 miliar, menilai hal itu bukan prioritas di masa pandemi.

Baca juga: Tata Trotoar Kawasan Kebayoran Baru, Pemprov DKI Anggarkan Rp 70 Miliar

"Untuk apa dilakukan penataan trotoar di tengah pandemi Covid-19 seperti ini?" tanya Kenneth dalam keterangannya, Senin (8/3/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Menurut Kenneth, anggaran untuk penataan trotoar dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19 seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat.

"Anggaran Rp 100 miliar itu besar loh, lebih baik anggaran tersebut bisa dialihkan ke penanganan Covid-19 di Jakarta, berupa Bantuan BLT untuk Masyarakat yang membutuhkan," ujar Kenneth.

"Kenapa yang harus diprioritaskan itu penataan trotoar, seharusnya yang dijadikan prioritas adalah kebutuhan warga di tengah pendemi dan penanganan banjir," sambungnya.

Selain bukan prioritas saat ini, Kenneth beranggapan bahwa penataan trotoar hanya akan menambah kemacetan di Jakarta.

BLT tidak merata

Kenneth menilai, BLT perlu menjadi fokus saat ini karena banyak warga yang masih mengeluhkan tidak mendapat bantuan tersebut.

Menurutnya, hal itu dikarenakan BLT yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat.

"Data tersebut saya dapatkan ketika mendengar keluhan warga saat reses di wilayah Jakarta Barat, banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satunya penerimaan BLT yang tak merata. Kasihan warga saat ini sangat butuh bantuan di tengah pandemi Covid-19," beber Kenneth.

Jadi saya minta Pemprov DKI jangan aneh-aneh deh dengan membuat perencanaan pembangunan seperti penataan trotoar yang dianggarkan Rp100 miliar," ucap Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Karena itu, ditambahkan Kenneth, alangkah lebih baik untuk menunda penataan trotoar dan fokus pada penanganan Covid-19 yang lebih butuh anggaran besar.

"Belum ada urgensinya melakukan penataan trotoar. Nanti jika banjir lagi trotoar akan kembali rusak. Lebih baik penataan trotoar ditunda terlebih dahulu, dialihkan untuk yang lebih urgent saja seperti penanganan Covid-19 yang membutuhkan anggaran besar, serta penanganan banjir," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI mengumumkan rencana penataan 10 trotoar di Ibu Kota sepanjang 2021.