Sengkarut Tata Kelola Vaksinasi Covid-19, Lansia Susah Payah Dapatkan Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengkarut tata kelola vaksinasi Covid-19 di Jakarta masih terjadi sampai saat ini.

Kasus pertama yang muncul dan menyita perhatian publik terjadi pada Februari lalu, yakni kasus selebgram Helena Lim. Pengalaman vaksinasi itu diunggah melalui akun Instagram @helenalim988.

Dalam video tersebut, Helena merekam kegiatan selama mengantre, menunggu giliran disuntik, hingga akhirnya menerima vaksin.

Baca juga: Ombudsman: Kasus Helena Lim Pintu Masuk Periksa Tata Kelola Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Video itu beredar dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Helena diketahui membawa surat pengantar dari Apotek Bumi di Kompleks Green Garden, Jakarta Barat.

Polres Metro Jakarta Barat memanggil sejumlah pihak terkait untuk mencari apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut.

Kasus ini menimbulkan polemik dan berujung pada pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti oleh Ombudsman.

Persoalan tata kelola vaksinasi terus berlanjut. Kali ini, anggota keluarga DPRD DKI Jakarta turut mendapatkan vaksin.

Vaksinasi telah memasuki tahap kedua, pada Selasa (16/3/2021) kemarin.

Baca juga: Keluarga DPRD dan ASN Ikut Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua: Merugikan Masyarakat dan Ganggu Target Jangka Pendek

Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang mengatakan, vaksin diberikan untuk anggota dewan dan pasangannya, yaitu suami atau istri.

Namun, ia menganggap pasangan anggota dewan tidak dapat dikategorikan sebagai keluarga anggota Dewan.

"Kalau keluarga itu kan termasuk anak, keluarga bisa dari orangtua anggota. Namanya keluarga ya kan enggak bisa memprediksi (diprediksi)," kata Hadameon.

Ia mengatakan, vaksinasi untuk anggota keluarga dewan saat ini belum terlaksana. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait jumlah vaksin yang bisa diberikan.

Baca juga: Polemik Keluarga DPRD DKI Ikut Vaksinasi Covid-19 Tahap 2, Anggota Dewan Diminta Bijak dan Punya Rasa Malu

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Syarif menuturkan, vaksinasi Covid-19 untuk keluarga merupakan permintaan dari anggota dewan.

Permintaan dilakukan mencontoh apa yang dilakukan oleh anggota dewan di tingkat pusat yang diperbolehkan melakukan vaksinasi untuk keluarga.

"Keinginan anggota, kan kalau ngelihat di DPR begitu, ada keluarga (anggota DPR RI divaksinasi) masa kita kagak," kata dia.