Koperasi Kopra Membantah Dianggap Mafia Tanah dalam Kasus Sengketa di Kemayoran

Kompas.com - 24/03/2021, 16:00 WIB
Alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk pasangan cagub-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tampak dipasang di Jalan Bungur Besar Raya, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017). Nursita SariAlat peraga kampanye (APK) berupa spanduk pasangan cagub-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tampak dipasang di Jalan Bungur Besar Raya, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) mengklarifikasi pemberitaan tentang aksi mafia tanah yang dilaporkan bertindak atas perintahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, awal Maret lalu.

Menurut kuasa hukum IKKI, Klemens M, Ghawa dari Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia), tidak setiap sengketa tanah dikategorikan aksi mafia tanah.

"Permasalahan tanah Bungkur Besar, Kemayoran, sebenarnya tidak termasuk dalam kategori mafia tanah karena tidak ada pemalsuan dokumen pertanahan yang dilakukan," ujar Klemens dalam keterangannya, Sabtu (20/3/2021).

Klemens melanjutkan, tanah tersebut adalah aset Jajasan Kopra, yang mana Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) sempat berpekara dengan Kementerian perdagangan sampai ke tingkat kasasi terkait kepemilikan aset.

"Putusan Mahkamah Agung No.3575.K/Pdt/1987 pada intinya menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 567 yang terletak di Jl. Bungur Besar No. 54 Jakarta Pusat merupakan milik IKKI," beber Klemens.

Baca juga: Sengketa Lahan di Pancoran, Polisi Minta Pihak Luar Tidak Ikut Campur

Martinus Yacobus, salah satu pengurus IKKI, merupakan pemegang kuasa atas aset tersebut. Sebelumnya, kuasa ada di tangan Marthin Dominggus Weeflaar, ketua IKKI yang kini sudah meninggal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Berdasarkan surat kuasa No. 007/SK/IV/IKKI/2014, yang ditandatangani oleh Drs. Marthin D. Weeflaar, memberi kuasa kepada Martinus Yacobus sebagai sekretaris IKKI untuk menegosiasi, menjual, serta menerima uang keseriusan atau tanda jadi atas tanah tersebut."

Adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban pengurus untuk bertanggungjawab atas permasalahan yang muncul terkait aset tersebut.

Sebagai pengurus IKKI, Martinus Yacobus memberikan kuasa kepada seorang pengacara dan itu sah secara hukum. Jadi, tidak tepat jika permasalahan tanah Bungur Besar dikategorikan sebagai permasalahan mafia tanah, lanjut Klemens.

Baca juga: Bentrok di Pancoran gara-gara Sengketa Lahan, Wagub DKI: Tanah Itu Milik Pertamina

Latar belakang kasus

Sebelumnya diberitakan bahwa 50 warga Jalan Bungur Besar Raya mengaku diancam secara paksa untuk angkat kaki dari rumahnya oleh sejumlah orang.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wisma Atlet hingga RS Rujukan Penuh, Jakarta Masuki Fase Genting Pandemi Covid-19

Wisma Atlet hingga RS Rujukan Penuh, Jakarta Masuki Fase Genting Pandemi Covid-19

Megapolitan
Waspada Varian Baru Covid-19 di Jakarta, Lebih Berbahaya dan Lebih Menular

Waspada Varian Baru Covid-19 di Jakarta, Lebih Berbahaya dan Lebih Menular

Megapolitan
Respons Pelindo II soal Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok: Pecat Pegawai hingga Beri Kompensasi Sopir Truk

Respons Pelindo II soal Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok: Pecat Pegawai hingga Beri Kompensasi Sopir Truk

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang: Kegiatan Ekonomi Tutup Maksimal Pukul 21.00 WIB

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang: Kegiatan Ekonomi Tutup Maksimal Pukul 21.00 WIB

Megapolitan
Mari Bantu Azmi Ramadan, Bocah Tanpa Bola Mata yang Sempat Ditipu Penggalang Dana

Mari Bantu Azmi Ramadan, Bocah Tanpa Bola Mata yang Sempat Ditipu Penggalang Dana

Megapolitan
UPDATE: Tambah 60 Kasus di Kota Tangerang, 433 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 60 Kasus di Kota Tangerang, 433 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Poster UI Dicibir Netizen, Antrean UGD Wisma Atlet Mengular

[POPULER JABODETABEK] Poster UI Dicibir Netizen, Antrean UGD Wisma Atlet Mengular

Megapolitan
UPDATE: Tambah 276 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 1.173 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 276 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 1.173 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Megapolitan
Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Megapolitan
Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Megapolitan
UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

Megapolitan
UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Megapolitan
Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X