Koperasi Kopra Membantah Dianggap Mafia Tanah dalam Kasus Sengketa di Kemayoran

JAKARTA, KOMPAS.com - Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) mengklarifikasi pemberitaan tentang aksi mafia tanah yang dilaporkan bertindak atas perintahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, awal Maret lalu.

Menurut kuasa hukum IKKI, Klemens M, Ghawa dari Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia), tidak setiap sengketa tanah dikategorikan aksi mafia tanah.

"Permasalahan tanah Bungkur Besar, Kemayoran, sebenarnya tidak termasuk dalam kategori mafia tanah karena tidak ada pemalsuan dokumen pertanahan yang dilakukan," ujar Klemens dalam keterangannya, Sabtu (20/3/2021).

Klemens melanjutkan, tanah tersebut adalah aset Jajasan Kopra, yang mana Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) sempat berpekara dengan Kementerian perdagangan sampai ke tingkat kasasi terkait kepemilikan aset.

"Putusan Mahkamah Agung No.3575.K/Pdt/1987 pada intinya menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 567 yang terletak di Jl. Bungur Besar No. 54 Jakarta Pusat merupakan milik IKKI," beber Klemens.

Baca juga: Sengketa Lahan di Pancoran, Polisi Minta Pihak Luar Tidak Ikut Campur

Martinus Yacobus, salah satu pengurus IKKI, merupakan pemegang kuasa atas aset tersebut. Sebelumnya, kuasa ada di tangan Marthin Dominggus Weeflaar, ketua IKKI yang kini sudah meninggal.

"Berdasarkan surat kuasa No. 007/SK/IV/IKKI/2014, yang ditandatangani oleh Drs. Marthin D. Weeflaar, memberi kuasa kepada Martinus Yacobus sebagai sekretaris IKKI untuk menegosiasi, menjual, serta menerima uang keseriusan atau tanda jadi atas tanah tersebut."

Adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban pengurus untuk bertanggungjawab atas permasalahan yang muncul terkait aset tersebut.

Sebagai pengurus IKKI, Martinus Yacobus memberikan kuasa kepada seorang pengacara dan itu sah secara hukum. Jadi, tidak tepat jika permasalahan tanah Bungur Besar dikategorikan sebagai permasalahan mafia tanah, lanjut Klemens.

Baca juga: Bentrok di Pancoran gara-gara Sengketa Lahan, Wagub DKI: Tanah Itu Milik Pertamina

Latar belakang kasus

Sebelumnya diberitakan bahwa 50 warga Jalan Bungur Besar Raya mengaku diancam secara paksa untuk angkat kaki dari rumahnya oleh sejumlah orang.

Tak terima dengan pemaksaan tersebut, para warga melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.

Polisi kemudian menangkap beberapa orang yang diduga terlibat pemaksaan. Mereka berinisial HK, EG, RK, MH, YB, WH, AS, LR, dan ADS.

AS mengaku dia mendapat perintah untuk melakukan pemaksaan dari ADS (penasehat hukum). AS mengaku dibayar Rp 150.000 per hari oleh ADS.

"Saya diminta untuk mengusir warga dan menandatangani surat pernyataan agar mereka menjual rumahnya," ujar AS, seperti dilansir TribunJakarta.com.

Baca juga: Soal Sengketa di Pancoran, Pertamina Klaim Pemilik Sah Tanah

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Burhanuddin, dalam keterangannya di depan wartawan menyebutkan bahwa para pelaku merupakan oknum mafia tanah.

"Orang yang memerintahkan pelaku mafia tanah ini merupakan oknum penasehat hukum, inisialnya ADS," ujar Burhanuddin, Selasa (9/3/2021).

Salah satu pelaku, HK, berperan memasang pagar dan papan nama bertuliskan 'Tanah ini milik Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI)', papar Burhanuddin.

Kesembilan orang yang diamankan dijerat Pasal 335 KUHP tentang Tindak Pidana Perbuatan Memaksa Disertai Kekerasan dengan ancaman penjara satu tahun. (TribunJakarta.com/ Muhammad Rizki Hidayat)