Mudik Lebaran Dilarang, Warga Curi Start Pulang Kampung

Meski kemungkinan besar bisa terbang ke Semarang, ia tetap khawatir ketika melanjutkan perjalanan ke Kudus lewat jalur darat.

Ia tidak mengetahui apakah ada pos pemeriksaan di wilayah tertentu seperti yang diterapkan tahun 2020.

"Oke jalan udara bisa lolos. Jalur daratnya itu ada pos atau ngga? Aku belum tau kebijakan daerahnya," ujar dia.

Baca juga: Ini Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, dan Waktu Shalat Ramadhan 2021 di DKI Jakarta

Jika nantinya bisa sampai di rumah orangtua, Ita mengaku akan melakukan isolasi mandiri terlebih dulu seperti ketika mudik 2020.

Tahun lalu, ia mengurung diri di kamar selama dua pekan untuk memastikan dirinya tidak terinfeksi Covid-19.

Ketika tidak ada gejala Covid-19, ia baru beraktivitas seperti biasa di rumah.

"Nanti aku isolasi mandiri di kamar lagi. Aku ngga berani ambil risiko. Ibu ku ada darah tinggi," kata Ita.

Baca juga: Pemprov DKI Siap-siap Awasi Mudik Lebaran, Ini 7 Hal yang Perlu Diketahui

Kebijakan larangan mudik

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan larangan operasi bagi semua moda transportasi untuk kegiatan mudik Idul Fitri yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Larangan ini merujuk pada ditetapkannya kebijakan peniadaan mudik pada Idul Fitri 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

"Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi, yaitu moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian dimulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dikutip dari kanal Youtube BNPB, Kamis (8/4/2021).

Larangan ini juga mengatur mengenai pengecualian bagi transportasi yang melakukan perjalanan dan ketentuan bagi wilayah algomerasi atau kawasan perkotaan.

Baca juga: Penerapan Tes GeNose C19 di Bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi mengatakan, larangan operasi semua moda transportasi meliputi kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan juga mobil penumpang.

Selanjutnya, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, serta kapal angkutan, sungai, danau, dan penyeberangan.

Sedangkan untuk pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu mereka yang bekerja atau dalam perjalanan dinas bagi ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, dan TNI.

"Dan pegawai swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya," kata Budi.

Baca juga: Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Sedangkan kendaraan yang masuk kategori pengecualian alias diperbolehkan melakukan perjalanan adalah kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan dinas operasinal berpelat dinas TNI dan Polri, kendaran dinas perjalanan petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulance, dan mobil jenazah.

Kemudian mobil barang dengan tidak membawa penumpang, kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat ibu hamil dan anggota keluarga intinya.

Selanjutnya, kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, dan pelajar-mahasiswa yang ada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal.