Anak Anggota DPRD Bekasi Ingin Nikahi Remaja yang Diperkosanya, Komnas Perempuan: Itu Bentuk Kekerasan

Kompas.com - 25/05/2021, 17:42 WIB
Ilustrasi pernikahan yang diakui secara hukum SHUTTERSTOCKIlustrasi pernikahan yang diakui secara hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyayangkan munculnya wacana anak anggota DPRD Bekasi tersangka kasus pemerkosaan anak di bawah umur, AT (21), untuk menikahi korbannya, PU (15).

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mengatakan, rencana menikahi korban untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan lain di luar tindakan asusila yang diwarnai dengan kekerasan.

"Pelaku melakukan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual. Rencana menikahi korban adalah bentuk kekerasan berbasis gender lainnya yaitu pemaksaan perkawinan (forced marriage)," ujar Siti saat dihubungi, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Komnas Perempuan Minta Anak Anggota DPRD Bekasi Pemerkosa Remaja Diproses Hukum, Bukan Nikahi Korbannya

Siti mengatakan, pernikahan yang dilandasi pemerkosaan, terlebih korban di bawah umur dilarang dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi hak anak.

"Juga konstitusi, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perkawinan yaitu hak seseorang memasuki perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Siti menegaskan, Komnas Perempuan memandang penting untuk segera pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Di dalam secara tegas melarang pemaksaan perkawinan, di antaranya perkawinan usia anak, perkawinan korban dengan pelaku kekerasan seksual dan perkawinan atas nama budaya," paparnya.

Baca juga: Anak Anggota DPRD Bekasi Tersangka Kasus Pemerkosaan Remaja Berniat Nikahi Korban

Kuasa hukum tersangka, Bambang Sunaryo, sebelumnya mengungkapkan, niatan untuk menikahkan AT dengan PU tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

"Saya berharap ini AT dan PU ini bisa kita nikahkan, kita urus ya walaupun proses hukum tetap berjalan. Barangkali bisa untuk meringankan karena ini sudah terjadi," ujar Bambang, Minggu (23/5/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Niatan tersebut, Bambang melanjutkan, belum disampaikan secara langsung ke pihak keluarga PU.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Megapolitan
Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Megapolitan
Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Megapolitan
Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Megapolitan
Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Megapolitan
Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok Adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok Adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak 'Nyampah' di Kali

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak "Nyampah" di Kali

Megapolitan
Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Megapolitan
Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Megapolitan
Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.