Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fakta soal Pelanggar Aturan PPKM Darurat yang Dimarahi Anies, Bukan Sektor Esensial tapi Tetap WFO

Kompas.com - 07/07/2021, 05:15 WIB
Ivany Atina Arbi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya dan pihak kepolisian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung perkantoran di Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Tujuannya adalah untuk memonitor apakah ada perusahaan yang melanggar aturan PPKM darurat selama penerapannya pada 3-20 Juli 2021.

Anies mendapati sejumlah perusahaan yang masih tetap beroperasi, padahal bukan merupakan perusahaan di sektor esensial ataupun kritikal. Akibatnya, gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi naik pitam.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta mengenai kejadian pada Selasa tersebut di sini.

Baca juga: Anies Marahi HRD Pelanggar Aturan PPKM Darurat: Sekarang Tutup Kantornya, Semua Pulang!

Dua perusahaan non esensial melanggar aturan

 

 

Mereka adalah agen properti Ray White Indonesia dan perusahaan asuransi PT Equity Life Indonesia.

Menurut Anies, kedua perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang esensial dan kritikal, sehingga harus menerapkan 100 persen work from home (WFH) sesuai aturan yang berlaku selama PPKM darurat.

Pelanggaran yang mereka lakukan, kata Anies, justru membahayakan banyak nyawa di tengah merebaknya wabah Covid-19.

"Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tangung jawab. Semua buntung, enggak ada yang untung. Jangan seperti ini. Apalagi ada ibu hamil, ibu hamil kalau kena Covid-19 melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima (informasi) satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan (berstatus positif) Covid-19." kata Anies kepada pimpinan Equity Life Indonesia.

Baca juga: Anies Marah Ibu Hamil Diminta WFO: Kalau Terpapar Covid-19 Komplikasinya Tinggi

Halaman:


Terkini Lainnya

Sekda Supian Suri Disebut Ambil Formulir ke PAN untuk Jadi Calon Wali Kota Depok

Sekda Supian Suri Disebut Ambil Formulir ke PAN untuk Jadi Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari, Polisi: Dibunuh 'Pelanggannya'

Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari, Polisi: Dibunuh "Pelanggannya"

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading

Megapolitan
'Sweeping' Pelajar dan Anarko Ikut Demo di MK, Polisi Jaga Pintu Tol Bekasi Barat

"Sweeping" Pelajar dan Anarko Ikut Demo di MK, Polisi Jaga Pintu Tol Bekasi Barat

Megapolitan
Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Megapolitan
Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Megapolitan
Puslabfor Olah TKP Toko 'Saudara Frame' di Mampang yang Terbakar

Puslabfor Olah TKP Toko "Saudara Frame" di Mampang yang Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Megapolitan
Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Megapolitan
Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Megapolitan
Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Megapolitan
Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Megapolitan
Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Megapolitan
Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com