Mulai Senin Pekan Depan, Warga Kota Tangerang Wajib Bawa STRP Saat Melintasi Jabodetabek atau Naik KRL

Kompas.com - 10/07/2021, 19:28 WIB
Tangkapan layar akun instagram @info.jakartabarat kemacetan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Senin (5/7/2021) sebagai imbas adanya penyekatan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) mikro darurat di Jakarta. Instagram.com/@info.jakartabaratTangkapan layar akun instagram @info.jakartabarat kemacetan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Senin (5/7/2021) sebagai imbas adanya penyekatan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) mikro darurat di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kota Tangerang kini diwajibkan membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) bila hendak melintasi wilayah aglomerasi se-Jabodetabek. Kebijakan itu mulai berlaku pada  Senin (12/7/2021) pekan depan. 

Kebijakan tersebut tak hanya berlaku di Kota Tangerang, tapi di seluruh wilayah aglomerasi Jabodetabek. Warga Kota Tangerang juga perlu menunjukkan STRP apabila hendak naik kereta rel listrik (KRL).

Pemeriksaan STRP akan dilakukan di pos-pos penyekatan di perbatasan Kota Tangerang dan Jakarta seperti Jalan Daan Mogot, jalan-jalan akses menuju stasiun, atau pintu masuk stasiun.

"Itu (STRP) dibikin di Jabodetabek untuk mengendalikan pergerakan di Jabodetabek," ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Wahyudi Iskandar, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Mulai Pekan Depan, Warga Kota Tangerang Wajib Bawa STRP Saat Melintasi Jabodetabek

Meski begitu, Wahyudi mengatakan, Dishub Kota Tangerang tidak turut menerbitkan STRP bagi warga yang hendak melintasi pos-pos penyekatan atau naik KRL.

Penerbitan STRP itu sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dishub hanya memeriksa para pengendara yang melewati posko penyekatan atau cek poin di antar-wilayah se-Jabodetabek.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi di dalam cek poin, STRP menjadi instrumen yang dicek. Orang kalau mau ke Jakarta, selama ini kan, 'saya kerja di Jakarta, sektor esensial'. Kalau sekarang jadi seragam, petugas nanti 'mana STRP-nya'," ucap Wahyudi.

"Personel Dishub sudah di-briefing. Saya sudah memberikan sosialisasi, itu mulai nanti Senin," lanjutnya.

Wahyudi kembali mengingatkan bahwa hanya warga yang bekerja di sektor esensial atau kritikal yang diperbolehkan membuat STRP.

Sebelumnya diketahui, pengetatan dilakukan karena pergerakan masyarakat masih tinggi, meski sejak 3 Juli 2021 sudah berlaku PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Sementara itu, STRP sudah mulai diberlakukan di Ibu Kota Jakarta pada Senin (5/7/2021). Tujuannya adalah untuk membatasi pergerakan warga di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Pengemudi Ojek-Taksi Online di Jakarta Wajib Miliki STRP Selama PPKM Darurat

 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemudian menambah ketentuan syarat perjalanan orang di wilayah kawasan perkotaan atau aglomerasi selama masa PPKM Darurat.

Pengetatan syarat perjalanan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021 yang mengatur sektor transportasi darat dan SE Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 yang mengatur sektor perkeretaapian.

"Ada perubahan syarat perjalanan bagi transportasi perkeretaapian dan darat terkait dengan perjalanan di kawasan aglomerasi," ujar Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Mulai Senin, Penumpang KRL Wajib Memiliki STRP

Pada perubahan SE 49/2021 dan SE 50/2021 diatur bahwa perjalanan orang dengan moda transportasi darat, sungai, danau, penyebarangan, dan pekeretapaian dalam wilayah aglomerasi hanya diperbolehkan untuk kepentingan sektor esensial dan kritikal yang diatur pemerintah.

Para pelaku perjalanan yang dapat izin tersebut, harus pula melengkapi syarat perjalanan dengan memiliki dokumen perjalanan berupa Surat Tanda Resgistrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.

Selain itu, bisa pula dengan miliki surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau pejabat minimal Eselon II bagi pegawai pemerintahan yang berstempel atau cap basah atau tandatangan elektronik.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumur Resapan Disebut Tak Efektif, Dinas SDA DKI: Kami Bangun Standar Kementerian PUPR

Sumur Resapan Disebut Tak Efektif, Dinas SDA DKI: Kami Bangun Standar Kementerian PUPR

Megapolitan
Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Megapolitan
Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Megapolitan
Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Megapolitan
Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Megapolitan
Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Megapolitan
Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Megapolitan
Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Megapolitan
Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Megapolitan
Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC, Sopir Hilang Kendali akibat Dongkrak Timpa Pedal Gas

Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC, Sopir Hilang Kendali akibat Dongkrak Timpa Pedal Gas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.