Strategi Pemkot Depok Hadapi Memburuknya Pandemi Covid-19 di Tengah Keterbatasan

DEPOK, KOMPAS.com - Kota Depok, Jawa Barat, sebagaimana wilayah lain di Indonesia, harus menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19 yang mengenaskan.

Sepekan terakhir, Depok masih mencatat sekitar 800 kasus baru Covid-19 per hari. Kematian pada sebulan terakhir juga meningkat tajam hingga 10 kali lipat dibanding data dua bulan sebelumnya.

Di tengah keterbatasan, sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah. Berikut rangkuman Kompas.com:

1. Membangun tempat pemulihan guna percepatan sirkulasi rumah sakit

Pemerintah Kota Depok akan mengoperasikan Asrama Mahasiswa Universitas Indonesia/Wisma Makara 2 tidak hanya sebagai lokasi isolasi terkendali bagi pasien Covid-19 bergejala ringan, namun juga sebagai tempat pemulihan.

Baca juga: Dihantam Pandemi, Dana Belanja Tak Terduga Pemkot Depok Tinggal Rp 15 Miliar

Hal ini dilakukan sebagai strategi di tengah antrean rumah sakit yang terus terjadi saat ini.

"Nanti kalau berdasarkan pertimbangan dokternya sudah bisa dilepas, nanti pemulihannya dialihkan ke Makara 2. Sehingga, bed di rumah sakit bisa dimanfaatkan oleh pasien yang antre di IGD. Polanya jadi seperti itu," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada Kompas.com, Jumat lalu.

2. Menambah tempat isolasi

Asrama Mahasiswa/Wisma Makara UI 2 jadi lokasi ketiga tempat isolasi terkendali di Depok, sekaligus yang terbesar di antara 2 tempat isolasi lain, yaitu Pusat Studi Jepang dan Wisma Makara UI 1.

Salah satu syarat untuk diisolasi di tempat ini adalah tidak mampu melakukan isolasi mandiri karena kondisi tempat tinggal yang tidak memungkinkan.

Tujuannya, agar penularan di tempat tinggal dapat dihentikan.

Di samping itu, Pemkot Depok berharap agar Kemenkes dapat bantu mengalihfungsikan aset pemerintah pusat di Depok sebagai lokasi isolasi terkendali tambahan.

Baca juga: Depok Berharap Kemenkes Bantu Alih Fungsi Pusdiklat Kemendikbud untuk Tempat Isolasi Pasien Covid-19

"Kementerian Kesehatan kami berharap saat ini silakan mengasistensi daerah-daerah. Misalnya, banyak tempat fasilitas negara, dalam hal ini kalau di Depok misalnya ada fasilitas Kemendikbud di Bojongsari, silakan diasistensi," jelas juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada Kompas.com.

"Kami dari dulu mengakses itu, tempat pelatihan yang di Bojongsari, untuk tempat isolasi, sulit. Kami mudah berkoordinasi alhamdullilah selama ini dengan Universitas Indonesia," jelasnya.

3. Mendedikasikan RSUD khusus Covid-19

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok kini didedikasikan menjadi rumah sakit khusus penanganan Covid-19.

Dengan demikian, RSUD Kota Depok tidak lagi menerima pasien dengan penyakit selain Covid-19.

"Ada surat dari Kementerian Kesehatan agar daerah menyiapkan satu rumah sakit yang didedikasikan untuk Covid-19," ujar Dadang.

"Kita sudah tindaklanjuti. RSUD saat ini tidak menerima lagi pasien dirawat non-Covid-19. Jadi saat ini RSUD perawatannya didedikasikan untuk Covid-19," jelasnya.

4. Menambah kapasitas rawat

Dadang menjelaskan, Pemerintah Kota Depok bukannya tidak menambah kapasitas rawat pasien Covid-19 di rumah sakit.

Baca juga: Tanggapi Kemenkes, Pemkot Depok: Syarat Bangun RS Lapangan Berat, Cari Nakes Juga Sulit

Namun, penambahan yang dilakukan belum mampu mengejar tingginya permintaan akan tempat perawatan pasien Covid-19 di Depok.

"Kita sudah menambah kapasitas bed di rumah sakit itu selama 1 bulan lebih dari 200 bed (saat ini 1.084 bed)," ungkap Dadang.

"Akan tetapi, BOR-nya (tingkat keterisiannya) tidak turun karena permintaan bed ruang perawatan itu sangat tinggi, baik oleh warga Depok maupun oleh warga luar Depok," jelasnya.

5. Berencana refocusing anggaran

Pemerintah Kota Depok mulai mempertimbangkan kembali refocusing atau pengalihan anggaran guna menambah dana penanganan pandemi Covid-19.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan refocusing yang akan dilakukan mula-mula adalah pos anggaran yang sedianya dipakai untuk pembangunan fisik.

"Kalau yang sampai dengan bulan ini ada proyek yang belum dilelang, maka akan kita hentikan sementara anggarannya dan dialihkan untuk BTT (belanja tidak terduga). Target (refocusing) memang ada di Dinas PUPR dan Disrumkim," kata Imam dikutip Warta Kota pada Sabtu (17/7/2021)

"Ini misal ya, pembangunan trotoar Margonda. Kalau memang belum ada proses lelang, maka akan kita tahan dulu dan (anggarannya) dialihkan untuk penanganan Covid-19," ungkapnya.

Diharapkan, dana belanja tak terduga (BTT) yang saat ini disebut hanya tersisa Rp 15 miliar, bisa bertambah sekitar Rp 70 miliar dari hasil refocusing anggaran ini.