Kompas.com - 20/07/2021, 17:03 WIB
Anggota Fraksi PSI yang juga anggota Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIAnggota Fraksi PSI yang juga anggota Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akan merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19. Revisi itu akan mengubah sejumlah materi yang mengatur beragam ketentuan baru penanganan Covid-19, termasuk sanksi bagi masyarakat yang dianggap tidak berperan aktif mencegah penyebaran Covid-19.

Namun rancangan revisi itu mendapat kritikan anggota DPRD DKI. Wewenang yang penyidik yang diperluas dinilai akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. 

Memperluas wewenang penyidik

Dalam rancangan revisi, di antara Pasal 28 dan Pasal 29 akan disisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 28A. Pasal itu berbunyi bahwa polisi, pejabat PNS di lingkungan Pemprov, dan Satpol PP diberi kewenangan khusus sebagai penyidik.

Baca juga: Perda Covid-19 di Jakarta Akan Direvisi, Wagub: Untuk Dimasukkan Pasal Hukuman Pidana

Beberapa kewenangan yang diberikan seperti melakukan pemeriksaan pembukuan, catatan, dan dokumen dari orang yang diduga melakukan pelanggaran. Kewenangan juga diberikan untuk pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain.

Selain itu, penyidik juga diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana. Penyitaan juga berlaku dalam bentuk barang maupun surat tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di antara Pasal 32 dan Pasal 33, disisipkan  Pasal 32A dan 32B. Pasal 32 A, berbunyi, "Orang yang tidak mengenakan masker akan dikenakan sanksi kerja sosial atau denda Rp 500.000 atau kurungandipidana kurungan paling lama 3 bulan".

Pelaku usaha yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19, setelah dicabut izinnya, akan dipidana dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Berpotensi timbulkan kekacauan

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menyatakan keberatan atas draft perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19 tersebut. Menurut dia, perubahan Perda tersebut berpotensi menimbulkan banyak masalah dan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.

"Tidak usah lagi diperkeruh situasi ini. Kiranya, Banyak hal yang masih bisa dikerjakan Pemprov daripada berfokus untuk menghukum masyaraktnya sendiri," ungkap Justin saat dihubungi Selasa (20/7/2021).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Berawal dari Pindah Lajur

3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Berawal dari Pindah Lajur

Megapolitan
Kasus Penembakan di Tangerang, Polisi Sebut Tak Ada Saksi yang Lihat Langsung Kejadian

Kasus Penembakan di Tangerang, Polisi Sebut Tak Ada Saksi yang Lihat Langsung Kejadian

Megapolitan
Crowd Free Night di Tangsel Akhir Pekan Ini, Kendaraan yang Melintas Diputar Balik

Crowd Free Night di Tangsel Akhir Pekan Ini, Kendaraan yang Melintas Diputar Balik

Megapolitan
Aksi Tukang Tambal Ban Cari Untung, Tebar Ranjau Paku lalu Naikkan Harga Ban Dalam Motor 3 Kali Lipat

Aksi Tukang Tambal Ban Cari Untung, Tebar Ranjau Paku lalu Naikkan Harga Ban Dalam Motor 3 Kali Lipat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di 3 Kelurahan di Jakut Capai 80 Persen Lebih

Vaksinasi Covid-19 di 3 Kelurahan di Jakut Capai 80 Persen Lebih

Megapolitan
Penyelundupan Benih Lobster ke Singapura, Dimasukkan Koper untuk Kelabui Petugas tapi Berhasil Digagalkan

Penyelundupan Benih Lobster ke Singapura, Dimasukkan Koper untuk Kelabui Petugas tapi Berhasil Digagalkan

Megapolitan
Bukan Klaster Sekolah, Ini Penjelasan Dinkes DKI soal 2 Siswa SDN 03 Klender Positif Covid-19

Bukan Klaster Sekolah, Ini Penjelasan Dinkes DKI soal 2 Siswa SDN 03 Klender Positif Covid-19

Megapolitan
Ketika Anggota TNI AD Tewas Ditusuk karena Lerai Pertikaian di Depok...

Ketika Anggota TNI AD Tewas Ditusuk karena Lerai Pertikaian di Depok...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan

Megapolitan
Total 1.509 Sekolah di Jakarta Gelar PTM Terbatas Mulai Senin Pekan Depan

Total 1.509 Sekolah di Jakarta Gelar PTM Terbatas Mulai Senin Pekan Depan

Megapolitan
Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Megapolitan
15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

Megapolitan
Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.