Kewenangan Satpol PP Jadi Sorotan Dalam Rancangan Revisi Perda Covid-19 Jakarta

"Karena masyarakat sudah banyak sekali yang di-PHK. pengusaha juga sudah babak belur. Kalau mau ditekan lagi, ini tidak bijak. Sebab kita sudah ada penyekatan dan lainnya, saya kira tidak perlu ditambah lagi," lanjut dia.

Justin juga menyoroti sanksi yang dirasa terlalu berat khususnya bagi pelaku usaha yang harus dicabut izin usahanya jika melanggar

"Sanksinya juga terlalu berat. Ditakutkan akan timbul abuse of power dari penyidik, sudah ada banyak kasus sebelumnya. Saya khawatir masyarakat harus menempuh jalan yang panjang untuk mendapatkan keadilan. Sementara, mereka akan dirugikan lebih jauh, " ujar Justin.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan urgensi revisi tersebut secara rinci dalam rapat paripurna yang akan digelar Rabu besok.

"Nanti di hari Rabu ada (rapat) paripurna, denger aja dalam rapat paripurna (Anies menjelaskan) urgensinya kayak apa," kata Prasetio dalam rekaman suara, Senin kemarin.