Evaluasi PPKM Darurat, Ombudsman Jakarta Raya Soroti Tingginya Kematian Pasien Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, dalam evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, salah satu yang menjadi sorotan adalah tingginya angka kematian pasien Covid-19.

"Keprihatinan terbesar Ombudsman selama PPKM adalah tingginya angka kematian atau fatality rate," kata Teguh dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).

Dia mengatakan, yang menjadi sorotan adalah wilayah penyangga Jakarta, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi yang menyumbang angka kematian tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yakni di atas 50 persen.

Baca juga: Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Jakarta: Sektor Usaha, Tempat Ibadah, hingga Perjalanan

Tingginya angka kematian pasien Covid-19, menurut Teguh, terjadi karena rumah sakit di Jakarta dan wilayah penyangga sudah over kapasitas.

"Laporan ke Ombudsman Jakarta Raya yang meminta bantuan untuk mencari ruang isolasi dan ICU di seluruh rumah sakit yang berada di wilayah pengawasan pelayanan publik kami," ucap Teguh.

Data ketersediaan rumah sakit dalam situs-situs pemerintah tidak mencerminkan kondisi di lapangan.

"Meskipun pada aplikasi dinyatakan kamar isolasi dan ICU masih tersedia, yang ada adalah antrean panjang pasien menunggu untuk mendapatkan kamar dan layanan," tutur Teguh.

Baca juga: Kematian Pasien Covid-19 Isoman Meluas, Pertanda Nyata Sistem Kesehatan Kolaps

Penuhnya ruang perawatan rumah sakit juga berdampak pada pasien non-Covid-19.

Teguh mengatakan, pernah ada peristiwa korban kecelakaan lalu lintas dibawa ke rumah sakit, tetapi ditolak karena instalasi gawat darurat (IGD) tidak steril dari pasien Covid-19.

Selain rumah sakit yang penuh, Teguh mengatakan, angka kematian meningkat karena banyak pasien Covid-19 yang terpaksa isolasi mandiri meski bergejala berat.