Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Jakarta: Sektor Usaha, Tempat Ibadah, hingga Perjalanan

Kompas.com - 23/07/2021, 07:44 WIB
Ilustrasi Covid-19 KOMPAS.COM/(Shutterstock/Petovarga)Ilustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021, masa perpanjangan PPKM darurat kini bernama "PPKM Level 4 Covid-19".

Inmendagri itu menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Jawa dan Bali yang memiliki risiko penularan Covid-19 di level 3 dan 4.

Artinya, setiap daerah di wilayah Jawa dan Bali harus melaksanakan PPKM Level 4 sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen.

Baca juga: Anies Keluarkan Kepgub Penerapan PPKM Level 4, Berlaku sampai 25 Juli

Berdasarkan asesmen itu, semua kabupaten/kota di DKI Jakarta masuk dalam kriteria level 4 penularan Covid-19. Daerah yang masuk kriteria level 4 adalah daerah yang mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150/100.000 penduduk per minggu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian mengeluarkan aturan baru terkait penerapan PPKM Level 4 di Jakarta. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 925 Tahun 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Kepgub tersebut, terdapat aturan lebih rinci yang mengatur operasional perkantoran sektor esensial dan kritikal, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

Di bawah ini, Kompas.com telah merangkum aturan lengkap PPKM Level 4 di Jakarta berdasarkan Kepgub DKI Jakarta Nomor 925 Tahun 2021.

1. Sektor non-esensial

Karyawan di sektor non-esensial tidak diperkenankan bekerja di kantor (WFO) dan diwajibkan untuk bekerja dari rumah (WFH) 100 persen.

2. Sektor esensial

a. Sektor esensial keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan.

  • WFO diizinkan 50 persen untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dengan syarat protokol kesehatan yang ketat.
  • WFO hanya diizinkan hanya 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung jalannya operasional.

Baca juga: Anies Atur Lebih Rinci Operasional Perkantoran Selama PPKM Level 4, Ini Ketentuan Lengkapnya

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Megapolitan
Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Megapolitan
6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Megapolitan
Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Megapolitan
GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

Megapolitan
Polres Metro Bekasi Ungkap Kasus Curanmor dengan Barang Bukti 25 Sepeda Motor

Polres Metro Bekasi Ungkap Kasus Curanmor dengan Barang Bukti 25 Sepeda Motor

Megapolitan
Datang ke Jakarta lalu Curi Motor, Dua Pemuda Asal Sukabumi Ditangkap Polisi

Datang ke Jakarta lalu Curi Motor, Dua Pemuda Asal Sukabumi Ditangkap Polisi

Megapolitan
Napi Lapas Lampung Kendalikan Peredaran Narkotika, Polisi Buru 2 Pengedarnya

Napi Lapas Lampung Kendalikan Peredaran Narkotika, Polisi Buru 2 Pengedarnya

Megapolitan
Begini Modus 7 Pengeroyok Pemuda hingga Tewas di Teluknaga

Begini Modus 7 Pengeroyok Pemuda hingga Tewas di Teluknaga

Megapolitan
Periode April 2020-Agustus 2021, Sudin LH Jaktim Catat Ada 166 Kg Limbah Masker Medis

Periode April 2020-Agustus 2021, Sudin LH Jaktim Catat Ada 166 Kg Limbah Masker Medis

Megapolitan
7.364 Nakes di Tangsel belum Dapat Jatah Booster Vaksin Covid-19

7.364 Nakes di Tangsel belum Dapat Jatah Booster Vaksin Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Landai, RSD Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Kosong

Kasus Covid-19 Landai, RSD Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Kosong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.