Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok baru-baru ini dikritik karena dianggap lama mengungkap kasus dugaan korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok yang dibongkar salah satu personel damkar, Sandi Butar Butar.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara sekaligus Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Herlangga mengungkapkan sejumlah alasan mengapa kasus ini belum naik ke penyidikan dan belum dapat menetapkan tersangka.

"Tindak pidana korupsi itu tidak bisa sembarangan. Perlu ketelitian dan keyakinan dari penyelidik (ini masih dalam tahap penyelidikan)," ujar Herlangga kepada Kompas.com, Rabu (4/8/2021).

Sebagai informasi, kasus ini sudah bergulir di Kejari Depok sejak April 2021, diawali dengan pendalaman dari tim seksi intelijen.

Baca juga: Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Ada Titik Terang, Kejaksaan: Penyelidikan Butuh Kehati-hatian

Hasil pendalaman menyimpulkan bahwa ada dugaan unsur pidana, sehingga perkara dilimpahkan ke tim seksi pidana khusus (pidsus).

Herlangga menyebut, penyelidikan ini membutuhkan kehati-hatian. Terlebih, para penyelidik disebut juga sedang mengusut kasus lain.

"Pekerjaan teman-teman dari seksi tindak pidana khusus juga bukan hanya kasus damkar semata. Sebelum seksi intelijen melimpahkan kasus ini ke seksi pidsus, teman-teman di pidsus juga sedang melakukan penyelidikan terhadap 3 kasus lain, sehingga bisa dibayangkan beban pekerjaan teman-teman," sebutnya.

Herlangga pun mengungkap bahwa para penyelidik di seksi pidsus baru sembuh dari Covid-19 pada pekan lalu akibat tertular dari Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana, yang saat itu dipanggil untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Ini Alasan Kejaksaan Belum Mampu Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok

"Namun teman-teman tetap berkomitmen menyelesaikan setiap kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan profesional dan proporsional, sebagai bentuk tanggung jawab dan pelayanan terhadap laporan masyarakat," imbuh Herlangga.

Sebagai informasi, dugaan rasuah di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok pertama kali diungkapkan oleh salah satu personel pada lembaga itu sendiri, yaitu Sandi Butar Butar.

Kasus yang diusut oleh Kejari Depok adalah dugaan penggelembungan dana pengadaan pakaian dinas lapangan tahun 2017-2019 serta pemotongan uang insentif penyemprotan disinfektan pada 2020.

Kejari Depok telah menggali keterangan dari sedikitnya 60 orang sejak perkara bergulir. Selain Gandara Budiana selaku kepala dinas, ada 2 kepala bidang, kepala seksi, bendahara, staf surat menyurat, para kontraktor, staf ASN BKD Depok, serta 30-an tenaga honorer pada dinas tersebut yang telah dimintai keterangan.