Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemborosan Anggaran Rp 7 Miliar yang Diklaim Pemprov DKI Tak Sebabkan Kerugian Daerah...

Kompas.com - 09/08/2021, 06:13 WIB
Tria Sutrisna,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati sejumlah temuan saat memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

Temuan tersebut terkait dengan adanya pelaksanaan pengadaan masker N95 dan alat rapid test Covid-19 sebesar Rp 7,04 miliar yang dinilai sebagai pemborosan anggaran.

Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Anggaran Pemprov DKI, Inspektorat: Tidak Ada Kerugian Daerah

Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeklaim bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pengadaan tersebut. Harga barang yang dibeli pun sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

Pemborosan anggaran dalam pengadaan masker N95 dan alat rapid test Covid-19 itu pun menjadi sorotan beberapa waktu terakhir.

Dua pemborosan temuan BPK

Salah satu pemborosan anggaran yang ditemukan BPK dalam LPKD Provinsi DKI Jakarta ialah pengadaan masker N95 yang nominalnya mencapai Rp 5,85 miliar.

Tak sampai di situ, BPK juga menemukan pemborosan anggaran lain berupa pengadaan alat tes cepat atau rapid test terkait Covid-19 senilai Rp 1,19 miliar.

Dua temuan tersebut dituangkan BPK dalam Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta Tahun 2020.

"Terdapat pemborosan atas pengadaan respirator (masker) N95 TA (Tahun Anggaran) 2020 senilai Rp 5.850.000.000," tulis BPK.

"Pemborosan atas pengadaan rapid test Covid-19 TA (Tahun Anggaran) 2020 Senilai Rp 1.190.908.000," tulis sub judul laporan BPK tersebut.

Baca juga: Inspektorat DKI Klaim Temuan BPK soal Pemborosan Anggaran Bersifat Administratif

Pengadaan masker dan alat rapid test itu dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak dua kali, dengan waktu dan harga yang berbeda.

Atas pemborosan itu, BPK meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur anak buahnya agar lebih teliti saat membuat pengadaan barang.

"BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPK supaya lebih cermat dalam meneliti data-data pengadaan atas barang yang sama dari penyediaan lain sebelumnya untuk dipakai sebagai acuan dalam penunjukan langsung," tulis BPK.

Klaim tak ada pelanggaran

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan penjelasan kepada BPK terkait temuan pemborosan anggaran tersebut.

Dia pun mengeklaim bahwa BPK sudah mengetahui pengadaan barang tersebut dan menyatakan tidak ada ketentuan yang dilanggar.

"Iya terkait pembelian masker, rapid test, itu sudah dijawab dan BPK sudah mengetahui. Itu tidak ada masalah. Tidak ada ketentuan yang dilanggar," ujar Riza kepada wartawan, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rapid Test dan Masker, Wagub DKI: Tidak Ada Ketentuan yang Dilanggar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Vincent Rompies Nyatakan Berempati pada Kasus Perundungan Siswa Binus School Serpong

Vincent Rompies Nyatakan Berempati pada Kasus Perundungan Siswa Binus School Serpong

Megapolitan
Penyidik Ubah 'Password' E-mail dan Instagram Aiman, Peneliti: Harus Hargai Privasi!

Penyidik Ubah "Password" E-mail dan Instagram Aiman, Peneliti: Harus Hargai Privasi!

Megapolitan
Saat Nyanyian Para Tahanan Mampu Kecoh Polisi agar Bisa Kabur dari Polsek Tanah Abang, Sang Istri Diduga Terlibat

Saat Nyanyian Para Tahanan Mampu Kecoh Polisi agar Bisa Kabur dari Polsek Tanah Abang, Sang Istri Diduga Terlibat

Megapolitan
Sebut Ahli yang Dihadirkan Aiman Witjaksono Tidak Relevan, Polda Metro Enggan Bertanya

Sebut Ahli yang Dihadirkan Aiman Witjaksono Tidak Relevan, Polda Metro Enggan Bertanya

Megapolitan
Beli Beras 50 Kilogram Rp 700.000, Pengusaha Warteg: Dulu Rp 500.000 Masih Dapat

Beli Beras 50 Kilogram Rp 700.000, Pengusaha Warteg: Dulu Rp 500.000 Masih Dapat

Megapolitan
Transjakarta Rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut Mulai Beroperasi Hari Ini

Transjakarta Rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut Mulai Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Kisah Andi Teguhkan Hati Cari Kerja Berdasar Restu Orangtua

Kisah Andi Teguhkan Hati Cari Kerja Berdasar Restu Orangtua

Megapolitan
BNN Musnahkan 42 Kg Narkotika, Ada Sabu dan 'Cannabinoid' Sintetis

BNN Musnahkan 42 Kg Narkotika, Ada Sabu dan "Cannabinoid" Sintetis

Megapolitan
Di Sidang Aiman, Ahli Hukum Pers: Wartawan Punya Hak Tolak demi Lindungi Narasumber

Di Sidang Aiman, Ahli Hukum Pers: Wartawan Punya Hak Tolak demi Lindungi Narasumber

Megapolitan
Harga Bahan Pokok Melonjak, Omzet Pedagang Warteg Merosot

Harga Bahan Pokok Melonjak, Omzet Pedagang Warteg Merosot

Megapolitan
Dalam Sidang Aiman, Pakar Hukum Sebut Surat Penyitaan Seharusnya Ditandatangani Ketua PN

Dalam Sidang Aiman, Pakar Hukum Sebut Surat Penyitaan Seharusnya Ditandatangani Ketua PN

Megapolitan
Ular Sanca 2 Meter Masuk Kandang Ayam Milik Warga di Sindangbarang Bogor

Ular Sanca 2 Meter Masuk Kandang Ayam Milik Warga di Sindangbarang Bogor

Megapolitan
6 Saksi Diperiksa dalam Kasus Pria Tewas Dibacok Gangster di Klender

6 Saksi Diperiksa dalam Kasus Pria Tewas Dibacok Gangster di Klender

Megapolitan
Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur

Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur

Megapolitan
Dijanjikan Pekerjaan, Bocah Perempuan Asal Sumbar Dibuang di Kolong Tol Ancol

Dijanjikan Pekerjaan, Bocah Perempuan Asal Sumbar Dibuang di Kolong Tol Ancol

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com