Kompas.com - 09/08/2021, 06:13 WIB
|

Dia pun mengeklaim bahwa BPK sudah mengetahui pengadaan barang tersebut dan menyatakan tidak ada ketentuan yang dilanggar.

"Iya terkait pembelian masker, rapid test, itu sudah dijawab dan BPK sudah mengetahui. Itu tidak ada masalah. Tidak ada ketentuan yang dilanggar," ujar Riza kepada wartawan, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rapid Test dan Masker, Wagub DKI: Tidak Ada Ketentuan yang Dilanggar

Menurut Riza, masker dan alat rapid test Covid-19 yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah sesuai dengan standar harga yang diatur oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Oleh sebab itu, Riza menyebutkan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pengadaan masker senilai Rp 5,85 miliar dan alat rapid test Covid-19 sebesar Rp 1,19 miliar itu.

"Harga yang ada juga sudah sesuai dengan harga dari Kemenkes. Kami mengikuti harga yang ditentukan oleh pusat melalui Kemenkes. Jadi, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," ungkap Riza.

Baca juga: Pemborosan Rp 7 Miliar akibat Pengadaan Alkes, Dinkes DKI: Tak Ada Kerugian Negara, Hanya Masalah Administrasi

Terpisah, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefuloh menyatakan bahwa temuan BPK tersebut masuk dalam klasifikasi administratif yang bersifat rekomendasi untuk perbaikan ke depannya.

"Sejumlah temuan yang ramai diperbincangkan publik kemarin termasuk ke dalam klasifikasi temuan administratif," ujar Syaefuloh dalam keterangannya, Minggu.

Klaim tak ada kerugian daerah

Syaefuloh juga mengeklaim bahwa tidak ada kerugian daerah dalam temuan pemborosan yang dimaksud BPK dalam hasil pemeriksaan LKPD Provinsi DKI Jakarta 2020.

Menurut dia, temuan yang disampaikan itu merupakan rekomendasi BPK kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan administrasi ke depannya.

"Kalau kita mencermati rekomendasi BPK di dalam LHP-nya, itu tidak ada rekomendasi untuk menyetorkan. Rekomendasinya bersifat perbaikan sistem ke depan,” kata Syaefuloh.

Baca juga: BPK Temukan Rp 10 Miliar Pemborosan APBD DKI, Berikut Rinciannya

Temuan administratif, kata Syaefuloh, tidak berdampak terhadap kewajaran dan opini BPK mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, lantaran tidak ada kerugian daerah atas temuan pemborosan anggaran yang dimaksud.

"Pada pemeriksaan yang dilakukan BPK, pasti terdapat temuan, tidak hanya di Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga di provinsi-provinsi lain dan instansi/lembaga negara di tingkat pusat," kata Syaefuloh.

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 Jakarta Bocor Rp 7 Miliar akibat Pemborosan Pengadaan Alat Kesehatan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Rizieq Shihab Kembali Hadiri Reuni 212

Kala Rizieq Shihab Kembali Hadiri Reuni 212

Megapolitan
Komplotan Copet Penumpang Angkot di Flyover Pasar Rebo Kembali Diringkus Polisi

Komplotan Copet Penumpang Angkot di Flyover Pasar Rebo Kembali Diringkus Polisi

Megapolitan
PN Tangerang Terima Permohonan Register Perkawinan Beda Agama Islam-Kristen

PN Tangerang Terima Permohonan Register Perkawinan Beda Agama Islam-Kristen

Megapolitan
Meski Kampung Boncos Rutin Digerebek, Masih Ada Saja Pengguna Sabu yang Diciduk

Meski Kampung Boncos Rutin Digerebek, Masih Ada Saja Pengguna Sabu yang Diciduk

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Desember 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Bulan Desember 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Desember 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bogor Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bogor Bulan Desember 2022

Megapolitan
Marak Pemalakan Sopir Truk, Polisi Pantau Sejumlah Titik Rawan di Penjaringan

Marak Pemalakan Sopir Truk, Polisi Pantau Sejumlah Titik Rawan di Penjaringan

Megapolitan
Realitas Kampung Bahari, Polisi Diusir Dengan Petasan Hingga 'Nyabu' Tak Kenal Usia

Realitas Kampung Bahari, Polisi Diusir Dengan Petasan Hingga "Nyabu" Tak Kenal Usia

Megapolitan
Alun-alun Kota Depok dan Taman Jatijajar Direkomendasikan Raih Anugerah Ruang Bermain Ramah Anak

Alun-alun Kota Depok dan Taman Jatijajar Direkomendasikan Raih Anugerah Ruang Bermain Ramah Anak

Megapolitan
Pemkot Depok Anggarkan Perbaikan 2.211 Rumah pada 2023, Ini Kriterianya

Pemkot Depok Anggarkan Perbaikan 2.211 Rumah pada 2023, Ini Kriterianya

Megapolitan
Pelaku Pemalakan Sopir Truk di Penjaringan Ditangkap Kurang dari 24 Jam

Pelaku Pemalakan Sopir Truk di Penjaringan Ditangkap Kurang dari 24 Jam

Megapolitan
Rutin Hadir Sejak 2016, Peserta Reuni 212: Bohong Kalau Dibilang Kami Dikasih Duit!

Rutin Hadir Sejak 2016, Peserta Reuni 212: Bohong Kalau Dibilang Kami Dikasih Duit!

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Ancol Diklaim Naik 2 Kali Lipat Lebih Dibandingkan Tahun Lalu

Jumlah Pengunjung Ancol Diklaim Naik 2 Kali Lipat Lebih Dibandingkan Tahun Lalu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.