Kompas.com - 23/08/2021, 17:06 WIB
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Senin (23/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Senin (23/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menilai bahwa terlalu prematur menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan program Formula E yang hendak digelar Gubernur Anies Baswedan.

Dia mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD sibuk membahas beberapa revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan beberapa agenda yang harus dikejar karena mengalami penundaan saat pandemi Covid-19.

"Dan masih banyak PR (pekerjaan rumah) kita yang belum selesai, saya kira terlalu prematur bicara interpelasi," kata Aziz, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Soal Hak Interpelasi Terkait Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukan untuk Jatuhkan Gubernur

Dia mengatakan, jika anggota DPRD DKI menginginkan keterangan terkait program Formula E, sebaiknya dilakukan di rapat kerja biasa.

Ketua Komisi B itu menyebutkan, jika mekanisme pemanggilan saat rapat kerja maka proses pertemuan antara pihak eksekutif dan anggota DPRD bisa jauh lebih cepat.

"Kalau memang minta keterangan ya dipanggil saja, ngopi bareng. Kalau interpelasi kan harus persetujuan rapat paripurna lagi dan sebagainya," ucap Aziz.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aziz juga menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta dan jajaran anggota DPRD DKI Jakarta banyak membahas pembangunan yang tertunda di masa pandemi Covid-19. Kemungkinan interpelasi akan lolos sangat kecil, mengingat padatnya agenda pembahasan yang dilakukan bersama pihak eksekutif.

"Karena kita tahu sama-sama Pemda DKI sama-sama sedang berjuang melawan Covid, sama-sama tahu bahwa kondisi sekarang ini butuh berjalan bersama bergandengan," ucap dia.

Usulan pengajuan hak interpelasi terkait ajang balap mobil listrik Formula E dilakukan pertama kali oleh lima anggota DPRD dari Fraksi PDI-P pada 15 Agustus 2021. Pengajuan kemudian disusul oleh delapan anggota Fraksi PSI pada 18 Agustus 2021.

Baca juga: Anggota DPRD: Target Hak Interpelasi Pembatalan Formula E karena Tak Untung bagi Jakarta

Saat dimintai keterangan Jumat lalu, inisiator hak interpelasi yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI-P, Ima Mahdiah mengatakan, belum ada penambahan jumlah anggota dewan yang ikut dalam hak interpelasi.

Saat ini masih 13 anggota, sedangkan syarat minimum pengajuan hak interpelasi untuk dibahas di rapat paripurna adalah 15 anggota dewan dari dua fraksi yang berbeda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Klaim Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Kembali Berjalan Normal

Pemkot Tangsel Klaim Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Kembali Berjalan Normal

Megapolitan
Kadin DKI: Tuntutan Buruh agar UMP Jadi Rp 5,3 Juta Memberatkan Pengusaha

Kadin DKI: Tuntutan Buruh agar UMP Jadi Rp 5,3 Juta Memberatkan Pengusaha

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Minta Pemkot Serang Segera Selesaikan Masalah Penolakan Kiriman Sampah ke TPA Cilowong

Wali Kota Tangsel Minta Pemkot Serang Segera Selesaikan Masalah Penolakan Kiriman Sampah ke TPA Cilowong

Megapolitan
Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak dari PSI di Koja Lapor Polisi

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak dari PSI di Koja Lapor Polisi

Megapolitan
Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina Naik ke Tingkat Penyidikan

Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina Naik ke Tingkat Penyidikan

Megapolitan
Dua Korban Kecelakaan Bus Transjakarta Jalani Operasi Patah Tulang

Dua Korban Kecelakaan Bus Transjakarta Jalani Operasi Patah Tulang

Megapolitan
Heboh Penemuan Janin di Cempaka Putih, Ternyata Janin Kucing

Heboh Penemuan Janin di Cempaka Putih, Ternyata Janin Kucing

Megapolitan
Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Megapolitan
Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Megapolitan
Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Megapolitan
Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Megapolitan
Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Megapolitan
Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Megapolitan
Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Megapolitan
Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.