Dorong Anggota DPRD Segera Laporkan LHKPN, Wagub DKI: Itu Tanggung Jawab Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendorong anggota DPRD DKI Jakarta segera melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2020.

Riza mengatakan, LHKPN merupakan tanggung jawab untuk seluruh warga yang sedang menjabat sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara.

"Kami mengajak semua pihak untuk segera melaporkan. Ini masalah tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita sebagai pejabat di eksekutif dan legislatif," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: KPK: Baru 62 Persen Anggota DPRD DKI Jakarta yang Serahkan LHKPN 2020

Riza yakin, dalam waktu dekat, seluruh anggota Dewan akan melaporkan LHKPN yang menjadi kewajiban di tahun 2020.

Saat berita ini dibuat, jumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang melaporkan LHKPN tahun 2020 hanya mencapai 62,04 persen.

"Tentu saya yakin dalam waktu dekat anggota DPRD akan menyampaikan LHKPN," ujar dia.

Baca juga: Alasan Anggota DPRD DKI Tak Laporkan LHKPN: Gaji Habis Mulu dan Merasa Sudah Lapor Tahun Sebelumnya

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hanya 62 persen anggota DPRD DKI Jakarta yang melaporkan LHKPN ke KPK.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, angka 62 persen untuk LHKPN DPRD DKI Jakarta mengejutkan karena DKI Jakarta merupakan provinsi maju dengan akses internet yang cepat.

"Yang mengagetkan kita ini DPRD Provinsi DKI baru (melaporkan LHKPN) 62 persen," ujar Pahala dalam siaran diskusi virtual di Kanal YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Fraksi Nasdem DPRD DKI Terendah Laporkan LHKPN, PKS Kedua

Pahala mengatakan, DPRD DKI merupakan satu dari lima DPRD provinsi lainnya di Indonesia yang melaporkan LHKPN di bawah 75 persen untuk tahun 2020.

Padahal, menurut Pahala, DPRD DKI Jakarta seharusnya tidak memiliki hambatan dalam melaporkan LHKPN.

"Kita melihat sebenarnya (DPRD) di provinsi hampir tidak ada hambatan untuk mencapai 100 persen. Kita juga masih heran kenapa provinsi belum 100 persen," ujar dia.