Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Pandemi, Kursi Kepala Dinas Kesehatan Depok Kosong Usai Mutasi Pejabat

Kompas.com - 08/09/2021, 13:58 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan Kota Depok kini tidak memiliki kepala dinas definitif imbas mutasi jabatan besar-besaran yang dilakukan oleh Wali Kota Mohammad Idris pada Selasa (7/9/2021) lalu.

Drg Novarita, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dimutasi menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Depok.

"(Pekerjaan di BKPSDM) efektif hari ini," kata Novarita saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (8/9/2021).

Baca juga: 359 ASN Dimutasi Wali Kota Depok, Salah Satunya Kepala Dinas Kesehatan

"Tapi saya masih di Dinkes, belum ke sana, masih rapi-rapi," ia menambahkan.

Novarita berujar bahwa posisinya yang lama di Dinas Kesehatan Depok kini diisi oleh Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri.

Supian yang baru menjabat sebagai Sekda Kota Depok per 22 Juli 2021, ungkap Novarita, akan berperan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.

Ia mengeklaim, hal ini tidak akan memengaruhi penanganan Covid-19 di Depok yang saat ini masih berlangsung, baik secara lintas sektor maupun dari segi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dinas kesehatan.

Baca juga: Banyak Warga Isoman Meninggal, Dinkes Depok Singgung RS Penuh dan Curigai Varian Baru

"Sistem sudah berjalan," ucap Novarita.

"Dan plt masih bisa (mengambil keputusan), Plh (pelaksana harian) yang enggak. Kalau plh kan ada pejabatnya, pengganti sementara. Kalau plh kan pejabatnya memang nggak ada, jadi dia bisa ambil keputusan," tuturnya.

Novarita melanjutkan, kursi yang ia tinggalkan baru akan diisi oleh kepala dinas definitif jika proses lelang terbuka (open bidding) sudah selesai.

Total ada 359 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dimutasi oleh Wali Kota Mohammad Idris.

Pelantikan dilakukan pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Satuan Pendidikan.

Ratusan ASN yang dimutasi terdiri dari 13 pejabat pimpinan tinggi pratama, 59 pejabat administrator, 166 pejabat pengawas, tiga pejabat fungsional, 88 Kepala UPTD SD Negeri, dan 30 Kepala UPTD SMP Negeri.

Selain Novarita, para pejabat pimpinan tinggi pratama yang dimutasi di antaranya eks Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, yang dimutasi jadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda); eks Kepala Dinas Pendidikan Mohammad Thamrin, yang dimutasi jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu, ada pula eks Kepala Dinas Sosial, Usman Haliyana, yang dimutasi jadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; eks Kepala Dinas PUPR, Dadan Rustandi, yang dimutasi jadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; juga eks Kepala Badan Keuangan Daerah, Nina Suzana, yang dimutasi jadi Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah.

Akibat mutasi ini, sedikitnya empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Depok saat ini tidak punya kepala dinas definitif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Megapolitan
Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Megapolitan
Penampilan Tiktoker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Penampilan Tiktoker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Megapolitan
4 Pebisnis Judi 'Online' Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

4 Pebisnis Judi "Online" Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com