JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, sekitar 2,5 juta warga DKI Jakarta yang belum divaksin Covid-19 sulit untuk dideteksi karena berada di tempat yang berbeda-beda.
Selain itu, kata Riza, banyak warga yang sudah divaksinasi sehingga cukup sulit untuk mencari siapa yang belum menjalani vaksinasi.
"Karena memang sudah hampir mendekati selesai (seluruh warga divaksin), sehingga (harus) menyusur yang terserak-serak," ujar Riza saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Baca juga: 2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin, Dinkes DKI: Bingung Sembunyi di Mana
Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam. Riza menyebut aparat tingkat kelurahan hingga RT/Rw turun menjemput bola untuk memastikan seluruh warga sudah tervaksinasi.
Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berharap kesadaran warga untuk mau divaksin bisa meningkat agar tercipta herd immunity di masa pandemi Covid-19.
"Kita ingin ada kesadaran dari seluruh warga untuk mendapatkan vaksin," tutur dia.
Terkait sanksi mereka yang enggan divaksin, Riza menjelaskan, sudah diatur dalam Perda 2 Tahun 2020, yaitu sanksi denda pidana Rp 5 juta.
Namun Riza menyebut Pemprov DKI akan melakukan pendekatan lebih preventif seperti larangan masuk mal dan larangan menggunakan kendaraan umum jika belum divaksinasi.
Baca juga: Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Berakhir Paling Cepat Awal 2022
"Semua harus pakai (sertifikat) vaksin, semua harus ada ya, kalau tidak punya sertifikat tidak bisa masuk," kata dia.
Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ngabila Salama sebelumnya mengaku kebingungan untuk melakukan vaksinasi kepada 2,5 juta warga ber-KTP DKI Jakarta yang belum divaksinasi.
"Masih ada 2,5 juta orang DKI yang enggak tau ngumpet di mana ini belum divaksin, saya juga bingung ini," kata Ngabila dalam acara diskusi virtual, Selasa (14/9/2021).
Menurut Ngabila, 2,5 juta orang tersebut memiliki banyak kemungkinan belum mendapatkan vaksinasi.
Mereka bisa jadi merupakan penyintas Covid-19 yang masih dalam masa tenggat 3 bulan sebelum diizinkan menjalani vaksinasi.
"Lalu juga dia takut nggak mau divaksin, merasa vaksin itu nggak manjur, merasa vaksin itu nanti ada efek samping, merasa pengen merek-merek tertentu," ujar Ngabila.
Selain masalah di atas, Ngabila berujar, masalah data kependudukan bisa menjadi salah satu penyebab angka 2,5 juta ini tak kunjung berkurang.