Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Pemerintah atas Kebakaran Lapas Tangerang, LBH Masyarakat Ingin Kerja Sama dengan Komnas HAM

Kompas.com - 15/09/2021, 22:27 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - LBH Masyarakat berharap pihaknya dapat diajak bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perihal penuntutan kepada pemerintah atas kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.

LBH Masyarakat dan beberapa LBH lain sebelumnya menilai bahwa Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan jajarannya lalai dalam melakukan tugasnya hingga 48 napi tewas dalam kebakaran itu.

Oleh karenanya, LBH Masyarakat ingin meminta pertanggungjawaban pemerintah di hadapan hukum.

"Kita berharap kalau Komnas HAM memang mau bekerja sama dengan kita, itu alangkah lebih bagus juga," ujar Pengacara publik LBH Masyarakat Maruf Bajammal melalui sambungan telepon, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Tuntut Tanggung Jawab Pemerintah, 7 Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Minta Pendampingan Hukum

Menurut dia, Komnas HAM sebagai lembaga independen dan memiliki sumber daya manusia dapat membantu pihaknya untuk meminta pertanggungjawaban negara atas tewasnya 48 napi itu.

Tak hanya itu saja, Maruf mengatakan pihaknya juga membuka ruang kepada siapa pun dalam pengajuan tuntutan tersebut.

"Justru kita membuka ruang kepada siapa pun dan kita juga mengupayakan untuk membuka komunikasi dengan Komnas HAM," urainya.

Maruf mengungkapkan, para keluarga dari napi yang tewas adalah pihak yang paling menderita atas terjadinya peristiwa tersebut.

Oleh karenanya, menurut dia, para keluarga itu harus diadvokasi.

Dalam sepekan sejak kejadian itu, ada tujuh keluarga dari napi yang tewas meminta pendampingan hukum kepada LBH Masyarakat.

Baca juga: Polisi Nyatakan Proses Identifikasi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Berakhir meski Tersisa Dua Orang

Meski telah menerima pengaduan dari tujuh keluarga napi tewas, pihaknya masih membuka ruang pengaduan tersebut.

Di satu sisi, dia mengaku hingga saat ini belum bertemu secara langsung dengan tujuh keluarga itu.

Kendati demikian, Maruf menyebut bahwa pihaknya bakal menempuh semua langkah hukum saat akan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Langkah hukum yang bisa jadi ditempuh mulai langkah pidana, perdata, administrasi, hingga dugaan pelanggaran HAM.

Maruf menyatakan pihaknya sedang mencari waktu terbaik untuk berkomunikasi dengan tujuh keluarga napi tewas tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Imbau Masyarakat Setop Bagikan Video Bunuh Diri Selebgram Meli Joker

Polisi Imbau Masyarakat Setop Bagikan Video Bunuh Diri Selebgram Meli Joker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sopir Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Ditangkap | Pendeta Gilbert Lumoindong Dituduh Nistakan Agama

[POPULER JABODETABEK] Sopir Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Ditangkap | Pendeta Gilbert Lumoindong Dituduh Nistakan Agama

Megapolitan
Sejumlah Calon Wali Kota Bogor Mulai Pasang Baliho, Rusli Prihatevy Mengaku Masih Santai

Sejumlah Calon Wali Kota Bogor Mulai Pasang Baliho, Rusli Prihatevy Mengaku Masih Santai

Megapolitan
Mengaku Polisi, Seorang Begal Babak Belur Diamuk Massa di Bekasi

Mengaku Polisi, Seorang Begal Babak Belur Diamuk Massa di Bekasi

Megapolitan
Beredar Foto Dahi Selebgram Meli Joker Benjol Sebelum Bunuh Diri, Polisi: Itu Disebabkan oleh Korban Sendiri

Beredar Foto Dahi Selebgram Meli Joker Benjol Sebelum Bunuh Diri, Polisi: Itu Disebabkan oleh Korban Sendiri

Megapolitan
Polisi Sebut Kekasih Selebgram yang Bunuh Diri Sambil 'Live' Tak Lakukan Kekerasan Sebelum Korban Akhiri Hidup

Polisi Sebut Kekasih Selebgram yang Bunuh Diri Sambil "Live" Tak Lakukan Kekerasan Sebelum Korban Akhiri Hidup

Megapolitan
Merantau ke Jakarta Jadi Pemilik Warung Sembako, Subaidi Sering Dianggap Punya Banyak Uang oleh Orang di Kampung

Merantau ke Jakarta Jadi Pemilik Warung Sembako, Subaidi Sering Dianggap Punya Banyak Uang oleh Orang di Kampung

Megapolitan
PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

PDI-P Depok Sebut Supian Suri Punya Modal Popularitas dan Elektabilitas untuk Ikut Pilkada

Megapolitan
Jadi Pengedar 10 Kg Sabu, Pengangguran di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Jadi Pengedar 10 Kg Sabu, Pengangguran di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Atap Rumah Warga di Bogor Terbang akibat Angin Kencang, Korban Terpaksa Mengungsi

Atap Rumah Warga di Bogor Terbang akibat Angin Kencang, Korban Terpaksa Mengungsi

Megapolitan
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI di Lembang

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI di Lembang

Megapolitan
Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Arah Margonda Selesai Dievakuasi, Lalin Kembali Normal

Pohon Tumbang di Persimpangan Kelapa Dua Arah Margonda Selesai Dievakuasi, Lalin Kembali Normal

Megapolitan
Imbas Hujan Deras, Pohon Tumbang di 5 Titik Jalan Depok

Imbas Hujan Deras, Pohon Tumbang di 5 Titik Jalan Depok

Megapolitan
10 Tahun Jabat Wali Kota Bogor, Bima Arya Akui Masih Banyak Pekerjaan yang Belum Rampung

10 Tahun Jabat Wali Kota Bogor, Bima Arya Akui Masih Banyak Pekerjaan yang Belum Rampung

Megapolitan
“Lama di Tanah Perantauan, Masa Pulang Kampung Enggak Bawa Oleh-oleh?”

“Lama di Tanah Perantauan, Masa Pulang Kampung Enggak Bawa Oleh-oleh?”

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com