Sederet PR Anies Usai Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta

Kompas.com - 17/09/2021, 07:53 WIB
Polusi udara terlihat di langit Ibu Kota Jakarta, Selasa (8/6/2021). Melalui platform pengukur kualitas udara Iqair.com yang merilis kualitas udara, Jakarta masuk 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan menempati urutan ke 4. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPolusi udara terlihat di langit Ibu Kota Jakarta, Selasa (8/6/2021). Melalui platform pengukur kualitas udara Iqair.com yang merilis kualitas udara, Jakarta masuk 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan menempati urutan ke 4.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini memiliki sederet pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mewujudkan udara bersih di Ibu Kota.

PR ini datang dari hasil gugatan warga terkait polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada Kamis (16/9/2021) kemarin, majelis hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dari 32 warga yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota.

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota. Kelimanya yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

“Menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di PN Jakarta Pusat.

Baca juga: Presiden hingga Gubernur DKI Divonis Bersalah Terkait Polusi Udara di Jakarta

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, para tergugat sudah mengetahui bahwa udara di DKI Jakarta tercemar selama bertahun-tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, para pemangku kepentingan tidak banyak mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki hal itu.

Majelis hakim pun menghukum kelima pejabat tersebut melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

"Menghukum tergugat I (Presiden RI) untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata hakim Saifuddin.

Baca juga: Divonis Bersalah Soal Polusi Udara Jakarta, Anies: Kami Memutuskan Tidak Banding

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku tergugat II juga mendapat sanksi untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas ketiga provinsi.

Selanjutnya, majelis hakim menghukum Menteri Kesehatan selaku tergugat III untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja Gubernur DKI dalam pengendalian pencemaran udara.

Lalu, Menteri Dalam Negeri selaku tergugat IV diminta menghitung penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur dalam penyusunan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

PR untuk Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan pekerjaan rumah paling banyak. Majelis hakim menghukum Anies selaku tergugat V untuk melakukan sejumlah hal, yaitu:

  1. Melakukan pengawasan setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yaitu:
    1. Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan depo lama.
    2. Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang dalam kendaraan bermotor lama.
    3. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi dan memiliki izin lingkungan dan pembuangan emisi dari Gubernur DKI Jakarta.
    4. Mengawasi ketaatan standar dan atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.
    5. Mengawasi ketaatan larangan pembakaran sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.
  2. Menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran perundangan di bidang pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:
    1. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak di baku mutu emisi sumber bergerak depo lama.
    2. Usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi baku emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau suatu kegiatannya.
  3. Menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat.
  4. Menetapkan baku mutu udara ambien daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: Anies Sebut Tuntutan dalam Gugatan Polusi Udara Sudah Dikerjakan Sebelum Putusan Majelis Hakim

"Menghukum tergugat V untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah dalam mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran yang melibatkan populasi," ujar hakim Saifuddin.

Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta juga diminta untuk menetapkan status mutu udara ambien daerah tiap tahun dan mengumumkan ke masyarakat.

Anies juga diminta menyusun dan mengimplementasikan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara, dengan mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran secara terfokus tepat sasaran dan melibatkan organisasi publik.

Putusan hakim dinilai tepat dan bijaksana

Para penggugat dalam perkara ini berharap Jokowi beserta jajaran menterinya dan Anies tidak mengajukan banding atas putusan ini.

Kuasa hukum penggugat, Ayu Eza Tiara, menilai bahwa putusan yang diambil hakim sudah tepat dan bijaksana.

Ini mengingat dari proses pembuktian di persidangan sudah sangat jelas bahwa pemerintah telah melakukan kelalaian dalam mengendalikan pencemaran udara.

Ayu menambahkan, dengan adanya putusan ini seharusnya para tergugat dapat menerima kekalahannya dengan bijaksana.

Baca juga: PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

"Para tergugat bisa memilih fokus untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kondisi udara daripada melakukan hal yang sia-sia seperti upaya hukum perlawanan banding maupun kasasi," kata Ayu dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Khalisah Khalid, salah satu penggugat, mengungkapkan perasaan lega sekaligus senang atas putusan ini.

Menurut Khalisah, majelis hakim membuktikan bahwa pengadilan bisa menjadi jalan untuk warga yang ingin mendapatkan keadilan.

“Kami berharap para tergugat tidak mengajukan banding, karena yang kami gugat sesungguhnya adalah untuk kepentingan, kesehatan, dan keselamatan seluruh warga negara, termasuk generasi mendatang agar mendapatkan kualitas hidup yang baik,” tutur Khalisah.

Anies tak banding

Beberapa jam setelah putusan sidang dibacakan, Anies Baswedan langsung memberi tanggapan lewat akun Twitter-nya, @aniesbaswedan.

Anies mengunggah foto yang menampilkan pemandangan salah satu sudut Ibu Kota dengan langit biru cerah.

Meski demikian, foto itu diunggah Anies bukan untuk membantah atau melawan putusan PN Jakarta Pusat.

Bersama foto tersebut, Anies menyatakan tidak akan mengajukan banding terkait putusan majelis hakim.

"Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak banding dan siap menjalankan putusan pengadilan demi udara Jakarta yang lebih baik," kata Anies.

Baca juga: Berpulang Jelang Bebas akibat Kebakaran Lapas Tangerang...

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta memahami dan menyadari hak atas lingkungan hidup yang baik merupakan bagian dari hak warga.

Untuk itu, Pemprov DKI sudah melakukan sejumlah hal untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, salah satunya adalah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019.

"Salah satu poin dalam Ingub Nomor 66/2019 adalah Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan, dan penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program JakLingko pada 2020, sesuai amar keputusan majelis hakim poin 1A" kata Anies.

Baca juga: Vaksin Pfizer dan Moderna Kini Tersedia di Semua Faskes dan Sentra Vaksinasi di Jakarta

Anies mengeklaim, sejak ingub tersebut diberlakukan, perbaikan kualitas udara di Ibu Kota mulai dirasakan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menempuh upaya lain untuk percepatan penanganan pencemaran udara di Ibu Kota.

Salah satunya adalah mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap.

Kemudian juga mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung ke angkutan umum massal pada 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya: Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Hidupkan Kembali Warisan Pusaka dan Budaya

Bima Arya: Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Hidupkan Kembali Warisan Pusaka dan Budaya

Megapolitan
Dishub Depok Klaim Arus Lalu Lintas di Hari Kedua Ganjil Genap Lebih Lancar meski Masih Macet

Dishub Depok Klaim Arus Lalu Lintas di Hari Kedua Ganjil Genap Lebih Lancar meski Masih Macet

Megapolitan
KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, Tak Ada Penumpang di Dalam Kereta

KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, Tak Ada Penumpang di Dalam Kereta

Megapolitan
Seluruh Kegiatan Menwa UPN Veteran Jakarta Dihentikan Buntut Mahasiswi Meninggal Saat Pembaretan

Seluruh Kegiatan Menwa UPN Veteran Jakarta Dihentikan Buntut Mahasiswi Meninggal Saat Pembaretan

Megapolitan
1 RT di Kepulauan Seribu Dilanda Banjir Rob hingga 40 Sentimeter

1 RT di Kepulauan Seribu Dilanda Banjir Rob hingga 40 Sentimeter

Megapolitan
Ganjil Genap Berlaku di Margonda, Kemacetan Terjadi Mulai dari ITC Depok

Ganjil Genap Berlaku di Margonda, Kemacetan Terjadi Mulai dari ITC Depok

Megapolitan
Hendak Kirim 254 Kilogram Ganja ke Jawa, 5 Orang Ditangkap di Trans Sumatera

Hendak Kirim 254 Kilogram Ganja ke Jawa, 5 Orang Ditangkap di Trans Sumatera

Megapolitan
Ganjil Genap di Margonda Kembali Diberlakukan Hari Ini

Ganjil Genap di Margonda Kembali Diberlakukan Hari Ini

Megapolitan
Ketakutan Penumpang Setelah Rentetan Kecelakaan Menimpa Transjakarta

Ketakutan Penumpang Setelah Rentetan Kecelakaan Menimpa Transjakarta

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Motor Bak Terbuka Terbakar di Pondok Indah

Diduga Korsleting Listrik, Motor Bak Terbuka Terbakar di Pondok Indah

Megapolitan
Saat Terduga Pelaku Penganiayaan Nicholas Sean Bebas dari Jerat Hukum, tapi Korban Terancam

Saat Terduga Pelaku Penganiayaan Nicholas Sean Bebas dari Jerat Hukum, tapi Korban Terancam

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Transjakarta Berujung Penghentian Sementara 2 Operator Bus

Kecelakaan Berulang Transjakarta Berujung Penghentian Sementara 2 Operator Bus

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 39 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 4 Desember: 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 39 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 4 Desember: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Depok, Enam Titik Pemeriksaan Disiapkan

Uji Coba Ganjil Genap di Depok, Enam Titik Pemeriksaan Disiapkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.