Warga Korban Penggusuran Proyek Rusun Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

Kompas.com - 28/10/2021, 10:18 WIB
Perwakilan warga Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (27/10/2021). Dok warga korban penggusuran rusun PetamburanPerwakilan warga Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (27/10/2021).
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan warga Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Anies dianggap telah melakukan maladministrasi karena tak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp. 4,73 Miliar serta memberikan unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran.

Dalam pengaduan yang berlangsung Rabu (27/10/2021) kemarin itu, warga diterima langsung oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho.

Baca juga: Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Perwakilan warga korban penggusuran Masri Rizal mengatakan, aduan kepada Ombudsman ini terpaksa ditempuh. Sebab, berbagai upaya lain yang sudah dilakukan belum juga membuat Pemprov DKI bergerak memberikan ganti rugi pada warga.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun hingga saat ini belum juga ada itikad baik dari Pemprov DKI untuk menunaikan kewajibannya berdasarkan Putusan Pengadilan.” ujar Masri Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (28/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rizal mengatakan, pihaknya sudah pernah mengadu langsung ke Anies terkait masalah ini pada 15 Januari 2019 lalu. Saat itu Anies menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi kepada warga.

"Namun, janji tersebut tidak pernah terealisasi," katanya.

Hingga saat ini, warga sudah berkali-kali mengupayakan agar eksekusi putusan tersebut dapat dilakukan, mulai dari menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan audiensi bersama berbagai instansi terkait.

Baca juga: Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Adapun kasus penggusuran yang berujung sengketa ini terjadi sejak 1997 lalu. Saat itu 473 KK warga RW 09 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun untuk pembangunan Rusunami di wilayah tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Megapolitan
Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Megapolitan
Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Megapolitan
Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Megapolitan
Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Idap Demensia, Bilang Hendak Kerja padahal Sudah Pensiun

Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Idap Demensia, Bilang Hendak Kerja padahal Sudah Pensiun

Megapolitan
Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.