Kompas.com - 28/10/2021, 16:40 WIB
Perwakilan warga Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (27/10/2021). Dok warga korban penggusuran rusun PetamburanPerwakilan warga Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (27/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memberikan pembayaran ganti rugi ke korban proyek Rusunami Petamburan.

Alasannya karena banyak warga yang terdata sebagai korban sudah tidak bertempat tinggal di Rusunami Petamburan.

"Bukti keseriusan kami menjalani putusan pengadilan adalah langsung menganggarkan dana ganti rugi pada tahun anggaran 2015 dalam APBD Dinas Perumahan. Namun, anggaran ini tidak dapat direalisasikan karena warga yang menjadi penggugat sebanyak 473 warga, sebagian besar sudah tidak bertempat tinggal sana," kata Sarjoko dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Warga Korban Penggusuran Proyek Rusun Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

Sarjoko mengatakan, proses ganti rugi yang ditetapkan bukanlah bentuk ganti rugi atas tanah dan bangunan.

Ganti rugi yang wajib dibayar oleh Pemprov DKI, kata dia, adalah ganti rugi biaya sewa pada saat rusun dibangun.

"Awalnya, kepada warga diberikan biaya kontrak rumah selama 1 tahun. Tapi ternyata pembangunan tersebut berlangsung selama 5 tahun yang diakibatkan oleh kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta pada saat krisis moneter tahun 1998," ucap dia.

Permasalahan tersebut kemudian digugat ke Pengadilan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015, Pemprov DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi.

Putusan Pengadilan menyebut Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta membayar ganti rugi kepada 473 warga sebesar Rp 4,73 miliar.

Sarjoko mengatakan, tahun 2019 Dinas Perumahan DKI Jakarta mengadakan pendataan pemilik Rusun Petamburan dan sosialisasi pemberian ganti rugi sesuai Putusan Makhamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015.

"Tetapi dari pendataan dan sosialisasi tersebut ditemukan fakta bahwa sebagian besar warga yang menggugat sudah tidak bertempat tinggal di sana lagi. Bahkan, sebagian besar warga juga sudah menjual unitnya kepada orang lain tanpa melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemprov DKI Jakarta," ucap Sarjoko.

Baca juga: Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Karena peristiwa itu, Pemprov DKI mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi terhadap warga yang akan menerima ganti rugi tersebut.

"Padahal, verifikasi diperlukan untuk menjamin pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan dan mencegah pemberian ganti rugi kepada orang yang tidak berhak," kata Sarjoko.

Sebelumnya, warga korban penggusuran proyek Rusunami Petamburan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Ombudsman karena dinilai tidak menepati janji pembayaran ganti rugi.

Padahal ganti rugi tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dari dari gugatan yang dikabulkan melalui putusan pengadilan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dan dikuatkan melalui putusan Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI.

Perwakilan warga korban penggusuran Masri Rizal mengatakan, aduan kepada Ombudsman ini terpaksa ditempuh.

Sebab, berbagai upaya lain yang sudah dilakukan belum juga membuat Pemprov DKI bergerak memberikan ganti rugi pada warga.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun hingga saat ini belum juga ada itikad baik dari Pemprov DKI untuk menunaikan kewajibannya berdasarkan Putusan Pengadilan.” ujar Masri Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis.

Rizal mengatakan, pihaknya sudah pernah mengadu langsung ke Anies terkait masalah ini pada 15 Januari 2019 lalu.

Saat itu Anies menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi kepada warga.

"Namun, janji tersebut tidak pernah terealisasi," katanya.

Hingga saat ini, warga sudah berkali-kali mengupayakan agar eksekusi putusan tersebut dapat dilakukan, mulai dari menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan audiensi bersama berbagai instansi terkait.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejari Jakbar Tetapkan 2 Tersangka Baru

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejari Jakbar Tetapkan 2 Tersangka Baru

Megapolitan
Jika Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal Lagi, Kontraktor Akan Ditunjuk Langsung

Jika Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal Lagi, Kontraktor Akan Ditunjuk Langsung

Megapolitan
Anies Baswedan Dinilai Bisa Lebih Terang-terangan Mau Maju Pilpres 2024

Anies Baswedan Dinilai Bisa Lebih Terang-terangan Mau Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Menantu Rizieq Shihab Bebas dari Penjara, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya

Menantu Rizieq Shihab Bebas dari Penjara, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya

Megapolitan
Kakek 89 Tahun Disebut Dapat Ancaman Pembunuhan Sebelum Dikeroyok, Ini Tanggapan Polisi

Kakek 89 Tahun Disebut Dapat Ancaman Pembunuhan Sebelum Dikeroyok, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
Kerumunan di MOI, Camat Kelapa Gading Ingatkan Penyelenggara Acara untuk Antisipasi Pengunjung

Kerumunan di MOI, Camat Kelapa Gading Ingatkan Penyelenggara Acara untuk Antisipasi Pengunjung

Megapolitan
4 Pelaku yang Cabuli Anak di Kota Bekasi Ditangkap, Modusnya Tawarkan Es Krim hingga Cekoki Miras

4 Pelaku yang Cabuli Anak di Kota Bekasi Ditangkap, Modusnya Tawarkan Es Krim hingga Cekoki Miras

Megapolitan
Cegah Stunting, Pemprov DKI Akan Distribusikan Beras Fortifikasi lewat Program Bansos

Cegah Stunting, Pemprov DKI Akan Distribusikan Beras Fortifikasi lewat Program Bansos

Megapolitan
Empat Terdakwa Kebakaran Lapas Tangerang Nyatakan Tak Keberatan atas Dakwaan

Empat Terdakwa Kebakaran Lapas Tangerang Nyatakan Tak Keberatan atas Dakwaan

Megapolitan
4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Terancam Hukuman Penjara Maksimal 5 Tahun

4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Terancam Hukuman Penjara Maksimal 5 Tahun

Megapolitan
Seorang ASN Positif Covid-19, Kantor Diskominfo Depok Ditutup Sementara, Pegawai WFH

Seorang ASN Positif Covid-19, Kantor Diskominfo Depok Ditutup Sementara, Pegawai WFH

Megapolitan
Siswa dan Guru Terpapar Covid-19, SMAN 86 Jakarta Hentikan PTM

Siswa dan Guru Terpapar Covid-19, SMAN 86 Jakarta Hentikan PTM

Megapolitan
Kurir Paket dan Kawannya Dianiaya di Jakut, Korban Dipukul Pakai Batu dan Dibacok

Kurir Paket dan Kawannya Dianiaya di Jakut, Korban Dipukul Pakai Batu dan Dibacok

Megapolitan
Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Bogor Akibatkan Pohon Tumbang di 8 Lokasi

Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Bogor Akibatkan Pohon Tumbang di 8 Lokasi

Megapolitan
Jika Gagal Ikut Pilpres, Anies Disebut Masih Bisa Maju sebagai Gubernur pada Pilkada DKI 2024

Jika Gagal Ikut Pilpres, Anies Disebut Masih Bisa Maju sebagai Gubernur pada Pilkada DKI 2024

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.