Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Korban Pelecehan Seksual KPI, Dinonaktifkan dan Dapat Surat Penertiban

Kompas.com - 02/11/2021, 05:15 WIB
Ivany Atina Arbi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bak jatuh tertimpa tangga, MS, terduga korban pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus menerus dihujani hukuman usai membuka kasus yang menimpanya ke publik.

KPI dikabarkan menonaktifkan MS pasca dirinya membongkar dugaan pelecehan seksual yang dilakukan beberapa rekan di kantor KPI pusat.

Tak berhenti sampai di situ, belakangan MS diminta untuk menghadap atasan di KPI usai mendapat surat penertiban. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum MS, Muhammad Mualimin.

Menurut Mualimin, surat penertiban tersebut dikeluarkan KPI usai kliennya melakukan kesalahan sepele, yaitu lupa mengisi presensi.

Baca juga: Pegawai Korban Pelecehan Disebut Dapat Surat Penertiban dari KPI gara-gara Lupa Isi Presensi

Selama dinonaktifkan, MS tetap diwajibkan mengisi presensi secara online sebanyak dua kali dalam sehari kerja, yakni saat jam mulai dan selesai bekerja. MS juga tetap diminta mengerjakan beberapa tugas dari KPI.

“Nah, ada satu hari di mana MS alpa, tidak absen keluar. Karena trauma dan kecemasan sedang kumat, MS lagi istirahat, namun KPI langsung mengiriminya surat pemanggilan dengan alasan 'penertiban' pegawai," kata Mualimin.

MS diminta untuk datang ke KPI pada Senin (1/11/2021). Namun, MS tidak bisa memenuhi panggilan tersebut karena sakit,

Munculnya surat penertiban itu membuat kondisi MS kembali menurun, beber Mualimin.

"Kondisi MS saat ini mengalami asam lambung naik, nyeri di ulu hati, stres, gangguan pencernaan, dan tensi darah naik, MS memutuskan tidak hadir di KPI karena berobat ke RS Pelni," ujar Mualimin.

Baca juga: Kirim Surat Penertiban ke Pegawai Korban Pelecehan Seksual, KPI: Ada Miskomunikasi

Kasus pelecehan seksual yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial pada 1 September lalu.

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012. Pada 2015, MS bahkan mengalami pelecehan seksual dari lima rekan kerjanya. Pelecehan terjadi di kantor KPI.

MS mengaku sudah pernah melaporkan hal tersebut ke atasan dan Polsek Gambir pada 2019 lalu, tetapi laporannya tak pernah ditindaklanjuti.

Setelah surat terbukanya viral, KPI dan Kepolisian baru bergerak mengusut kasus ini.

Baca juga: Kuasa Hukum MS: KPI Tolak Bantu Korban Pelecehan Seksual Berobat ke Psikiater

KPI sebut ada miskomunikasi

Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Umri membenarkan telah mengirimkan surat penertiban kepada MS. Namun, menurutnya surat itu terbit karena ada miskomunikasi.

"Surat itu benar adanya, tetapi di level tingkat bawah saya ada miskomunikasi," kata Umri kepada Kompas.com, Senin.

Umri mengatakan, ia meminta bawahannya untuk mengirim surat pemanggilan kepada MS dan delapan terduga pelaku pelecehan serta perundungan untuk membahas status kepegawaian mereka.

Surat itu bukan untuk mendisiplinkan korban, tegasnya.

"Apa ia orang yang sedang berkasus dan nonaktif bisa melanggar disiplin. Kan tidak mungkin. Tapi saya akui ini ada salah di staf saya. Instruksi saya diterjemahkan lain," kata Umri.

(Penulis : Ihsanuddin/ Editor : Nursita Sari, Irfan Maullana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masih Marak Parkir Liar, DPRD DKI Sarankan Pemprov Beri Lapangan Pekerjaan untuk Jukir

Masih Marak Parkir Liar, DPRD DKI Sarankan Pemprov Beri Lapangan Pekerjaan untuk Jukir

Megapolitan
Cegah Judi Online, Kapolsek Pondok Aren Razia Ponsel Seluruh Anggotanya

Cegah Judi Online, Kapolsek Pondok Aren Razia Ponsel Seluruh Anggotanya

Megapolitan
PKB Komunikasi dengan Banyak Parpol untuk Usung Anies di Pilkada Jakarta, termasuk PDI-P dan PSI

PKB Komunikasi dengan Banyak Parpol untuk Usung Anies di Pilkada Jakarta, termasuk PDI-P dan PSI

Megapolitan
Jakarta International Marathon 2024 Sukses, Warga Ketagihan Maraton di Jakarta

Jakarta International Marathon 2024 Sukses, Warga Ketagihan Maraton di Jakarta

Megapolitan
Hendak Lompati Portal Komplek, Betis Pria di Pondok Aren Tertusuk Besi

Hendak Lompati Portal Komplek, Betis Pria di Pondok Aren Tertusuk Besi

Megapolitan
Tak Masalah PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PKB: Wajar, Partai Pemenang

Tak Masalah PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PKB: Wajar, Partai Pemenang

Megapolitan
Warga Sudah Laporkan Dugaan Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo ke Polisi

Warga Sudah Laporkan Dugaan Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo ke Polisi

Megapolitan
Bus yang 'Digetok' Tarif Parkir Liar di Istiqlal Ternyata Bawa Rombongan Pondok Pesantren dari Bandung

Bus yang "Digetok" Tarif Parkir Liar di Istiqlal Ternyata Bawa Rombongan Pondok Pesantren dari Bandung

Megapolitan
Antisipasi Judi Online, Wali Kota Tangsel Cek Ponsel Para ASN

Antisipasi Judi Online, Wali Kota Tangsel Cek Ponsel Para ASN

Megapolitan
Virgoun Suruh Kru Band Beli Sabu, 1 Gram Seharga Rp 1,6 Juta

Virgoun Suruh Kru Band Beli Sabu, 1 Gram Seharga Rp 1,6 Juta

Megapolitan
Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Depan Masjid Istiqlal, padahal Hanya Turunkan Penumpang

Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Depan Masjid Istiqlal, padahal Hanya Turunkan Penumpang

Megapolitan
Sebelum Ditangkap Polisi, Virgoun Akui Pernah Konsumsi Narkoba pada 2012

Sebelum Ditangkap Polisi, Virgoun Akui Pernah Konsumsi Narkoba pada 2012

Megapolitan
Ulah Sopir Taksi 'Online' di Ancol, Serempet Mobil Seorang Wanita lalu Berupaya Kabur hingga Bikin Korban Terseret

Ulah Sopir Taksi "Online" di Ancol, Serempet Mobil Seorang Wanita lalu Berupaya Kabur hingga Bikin Korban Terseret

Megapolitan
Kronologi Dua Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Kronologi Dua Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Warga: Kami Sudah Lapor ke Dishub Terkait Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo, tapi Tak Ditanggapi

Warga: Kami Sudah Lapor ke Dishub Terkait Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo, tapi Tak Ditanggapi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com