Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/11/2021, 22:20 WIB
Singgih Wiryono,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meyakini bahwa hak interpelasi terkait Formula E sudah gagal dan tidak akan berjalan kembali.

Dia menilai hal yang dilakukan 33 anggota Dewan untuk meminta hak interpelasi Formula E sebagai tindakan iseng.

"Interpelasi sudah gagal total, sudah enggak mungkin bisa diteruskan. Itu sih iseng-iseng berhadiah saja," kata Basri saat dihubungi melalui telepon, Senin (15/11/2021).

Basri mengatakan, anggota DPRD harus bersikap rasional terkait penyelenggaraan Formula E.

Baca juga: Kala Desakan terhadap Anies untuk Gelar Transparansi Penyelenggaraan Formula E Kian Ramai

Sebab, saat ini ajang Formula E sudah dipastikan akan terselenggara sesuai dengan rencana. Menurut Basri, Formula E sebaiknya dibiarkan untuk terselenggara.

"Kalau ada pelanggaran ketika selesai diselenggarakan kan pasti diusut juga," tutur dia.

Basri mengatakan, interpelasi justru menjadi gangguan sebelum Formula E dilaksanakan.

Padahal, menurut Basri, Formula E akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Jakarta di mata dunia.

"Bagaimana Formula E (menjadi) salah satu instrumen untuk kebangkitan ekonomi kita," kata Basri.

Baca juga: Fraksi PDI-P Sebut Formula E Hanya untuk Tutupi Kegagalan Program Utama Anies

Sebagai informasi, rapat paripurna terkait interpelasi sempat digelar pada 28 September 2021. Saat itu rapat tidak bisa dilanjutkan karena tidak mencapai kuorum 50 persen plus satu anggota Dewan yang hadir.

Rapat paripurna interpelasi tersebut hanya dihadiri oleh 33 anggota Dewan yang mengajukan hak interpelasi. Sisanya, 73 anggota Dewan dari penolak interpelasi memilih tidak hadir dalam rapat tersebut.

Rapat yang diajukan untuk memperjelas program Formula E itu akhirnya harus ditunda dan hingga saat ini penjadwalan ulang rapat paripurna masih belum dibahas.

Baca juga: Kala Anies Mendadak Melawak di Tengah Sorotan Banjir dan Formula E

Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, interpelasi tetap harus berjalan karena masih belum ditutup dalam rapat paripurna.

"Mengakhiri interpelasi (itu harus) di rapat paripurna, bukan di warung kopi," ucap Gembong, Rabu (10/11/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Megapolitan
Kritik Bongkar Pasang Trotoar Margonda, Fraksi PDI-P: Perencanaan Tidak Matang, Buang-buang Anggaran

Kritik Bongkar Pasang Trotoar Margonda, Fraksi PDI-P: Perencanaan Tidak Matang, Buang-buang Anggaran

Megapolitan
Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jakarta Belum Terpenuhi, DPRD DKI Bakal Panggil Bakesbangpol

Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jakarta Belum Terpenuhi, DPRD DKI Bakal Panggil Bakesbangpol

Megapolitan
Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Megapolitan
Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Megapolitan
Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan 'Preorder' iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan "Preorder" iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Megapolitan
Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Megapolitan
Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Megapolitan
Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Megapolitan
Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Megapolitan
Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Megapolitan
Harga Tiket Damri Jakarta-Yogyakarta dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket Damri Jakarta-Yogyakarta dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Lambang Kota Depok dan Artinya

Lambang Kota Depok dan Artinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com