Buruh Berencana Gugat ke Pengadilan jika Anies Tak Revisi UMP 2022 Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh berencana mengajukan gugatan ke pengadilan jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi 2022.

"Proses hukum ke pengadilan," kata Ketua Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/11/2021).

UMP Jakarta tahun 2022 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 4.453.935. Jumlah itu hanya naik Rp 37.749 dibandingkan tahun sebelumnya.

Buruh menilai kenaikan UMP itu terlalu kecil dan tidak sesuai standar kehidupan layak di Jakarta.

Oleh karena itu, buruh menuntut Anies merevisi nilai UMP DKI Jakarta 2022.

Baca juga: Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Selain lewat gugatan hukum, Said Iqbal menegaskan buruh juga akan terus menyampaikan protes melalui aksi unjuk rasa.

Pada Selasa siang ini, buruh kembali demo di depan Balai Kota untuk menyampaikan tuntutannya pada Anies.

Said Iqbal memberi batas waktu bagi Anies untuk merevisi besaran kenaikan UMP hanya sampai Selasa malam ini.

"Malam ini batas akhir keputusan Gubernur DKI merevisi UMP DKI 2022," kata Said.

"Kami yakin ada perubahan nilai kenaikan UMP DKI," ujar Said Iqbal.

Anies sebelumnya sudah menemui buruh saat aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI.

Dalam kesempatan itu, Anies mengakui kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 terlalu kecil dan tak memenuhi rasa keadilan.

Anies menyebut bahwa formula pengupahan yang saat ini berlaku lewat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak cocok buat kondisi Ibu Kota.

Baca juga: Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Akibat formula ini, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 hanya naik Rp 37.749 atau 0,85 persen saja dibandingkan tahun lalu.

"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta," kata Anies di hadapan massa pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (29/11/2021).

"Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan," tambahnya.

Anies menjelaskan, selama pandemi ada sektor-sektor yang memang mengalami kesulitan, tapi ada juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

"Yang buat masker tumbuh tidak? Tumbuh. Yang hotel tumbuh tidak? Tidak," kata dia.

Namun, dalam perhitungan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, faktor penentu kenaikan UMP hanya tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah.

"Jadi, teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," tutur Anies.

Baca juga: Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen

Anies mengaku sepakat dengan para buruh, bahwa kenaikan UMP DKI 2022 terlalu kecil.

Oleh karena itu, pada 22 November 2021 pekan lalu, Anies melayangkan surat kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk meminta agar formula perhitungan UMP disesuaikan.

"Jada ada situasi di mana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan," kata dia.

"Oleh karena itulah, kita tahun lalu mengambil kebijakan, ada yang memang diusahakan naik, ada yang memang tetap karena disesuaikan dengan situasi di setiap sektor yang berbeda," jelas Anies.