Kilas Balik Kasus Sumber Waras, Lahan Cengkareng dan Reklamasi yang Masih Menghantui Ahok

Diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan tersebut. Dugaan ini diperkuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan kepada seseorang yang ternyata bukan pemilik lahan.

Tanah dijual oleh perempuan bernama Toeti Noezlar Soekarno melalui notarisnya Rudi Hartono Iskandar. Belakangan diketahui bahwa tanah itu ternyata merupakan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Artinya, pemerintah DKI membeli lahan miliknya sendiri. Setelah jual beli dilakukan, Toeti dan Rudi diduga membagi-bagikan uang hasil penjualan tanah kepada pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta senilai Rp 9,6 miliar.

Baca juga: DKI Akan Tagih Kerugian Pembelian Lahan Cengkareng Barat

Kepala Dinas Perumahaan saat itu, Ika Lestari Aji, langsung melaporkan gratifikasi itu ke Ahok, lalu Ahok melaporkan ke KPK. Komisi antirasuah itu lalu melimpahkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi ini kemudian mulai dilakukan Bareskrim Polri sejak 27 Juni 2016. Kasus pun bergulir, sejumlah saksi dipanggil dalam kasus itu. Termasuk Ahok yang diperiksa pada 14 Juli 2016.

Namun sampai kini belum ada tersangka dari kasus pembelian tanah seluas 4,6 hektar itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sempat mempraperadilankan kasus ini namun ditolak pengadilan karena belum ada surat resmi terkait Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dari penyidik.

Baca juga: PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan MAKI Soal Mangkraknya Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Lahan Cengkareng Barat

Kasus Reklamasi

Kasus korupsi dalam proyek reklamasi di teluk Jakarta pada 2016 ini melibatkan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan stafnya, Trinanda Prihantoro. Keduanya selaku pihak pengembang reklamasi memberi suap kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi.

Suap itu terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Kasus ini berbuntut panjang karena kemudian menyeret banyak nama, termasuk  Ahok.

Terseretnya nama Ahok tak lepas dari keluarnya permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap salah seorang stafnya, Sunny Tanuwidjaja. KPK yang saat itu menangani perkara ini ingin memastikan Sunny berada di Indonesia untuk memudahkan jika akan dilakukan pemeriksaan.

Baca juga: Poin-poin Utama Kesaksian Ahok dalam Sidang Kasus Suap Reklamasi

Setelah kasus ini memasuki tahap persidangan, Ahok pun sempat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Dalam sidang itu, Ahok banyak menjelaskan seputar munculnya kontribusi tambahan 15 persen yang dikenakan kepada pengembang reklamasi.

Ahokt menyatakan bahwa tak ada pengembang reklamasi yang keberatan dengan usulan kontribusi tambahan 15 persen. Bahkan, kata dia, PT APL sudah membangun sejumlah proyek untuk Pemprov DKI.

Karena itu, Ahok merasa ditusuk dari belakang terkait fakta bahwa perusahaan itu keberatan dengan usulan kontribusi tambahan 15 persen yang ia ajukan. Acuannya sendiri, suap dari Ariesman kepada Sanusi. Suap dari Ariesman diketahui bertujuan untuk menurunkan kontribusi tambahan.

"Kalau memang benar (PT APL keberatan, berarti pengusaha kurang ajar juga. Saya ditusuk dari belakang. Di depan saya bilang OK, setuju, tapi di belakang kok main mata dengan DPRD," ujar Ahok.