[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Pegawai Pinjol Ilegal di PIK | Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita mengenai pengakuan pegawai perusahaan pinjaman online ilegal di Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi berita terpopuler atau paling banyak dibaca pada Kamis (27/9/2021) kemarin. 

Selain itu, ada juga kabar mengenai sumur resapan diusulkan menjadi kolam lele.

Berikut rangkuman berita terpoler di kanal Megapolitan Kompas.com pada Kamis kemarin:

1. Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan

Penagih utang yang bekerja di perusahaan pinjaman online ilegal di Pantai Indah Kapuk mengaku diberi target untuk menagih utang hingga ke 100 orang dalam sehari. Hal itu diungkapkan S (35), salah satu karyawan di kantor pinjol ilegal tersebut.

S mengatakan, setiap harinya ia ditugaskan menagih utang ke sekitar 100 peminjam yang berasal dari Jakarta ataupun luar daerah. Meski begitu, S mengaku tidak terlalu terbebani dengan target itu karena gaji yang ia dapat lebih dari cukup.

"Lumayan. Di atas UMR (upah minimum regional), sekitar Rp 5 jutaanlah," kata S, seperti dilansir Tribun Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Apalagi jika para penagih utang bisa mencapai target. Akan ada bonus yang diberikan perusahaan jika 75 persen nasabah yang ditagih bersedia membayar utangnya.

"Dalam sebulan kita ditarget 75 persen. Kalau kita target kita dapat bonus. Kalau enggak hanya gapok aja," sambung S.

S baru sebulan bekerja di perusahaan pinjol itu sebelum kantornya digrebek oleh tim Polda Metro Jaya. Dalam penggerebekan itu, S turut diamankan bersama 98 orang lainnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca juga: Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Baca juga: Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

2. Sumur Resapan Diusulkan Jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi usulan pemanfaatan sumur resapan untuk beternak lele dari Ketua DPRD DKI Jakarta.

Dia meminta agar semua masalah disikapi dengan bijak, termasuk terkait masalah yang ditimbulkan dari pembuatan sumur resapan.

"Mari kita sikapi semua masalah di Jakarta dengan baik dengan bijak," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/1/2022) malam.

Riza mengatakan, kekurangan terkait pembangunan sumur resapan sedianya diperbaiki bersama.

Pemprov DKI Jakarta, ucap Riza, akan berupaya terus memperbaiki program penanganan banjir ala Gubernur Anies Baswedan itu bisa berjalan lebih baik.

"Semua program kita bahas dengan Pemprov dnegan DPRD. Ada kekurangan mungkin, mari kita perbaiki, ke depan kita pastikan semua program akan jauh lebih baik lagi," ucap Riza.

Mengapa Ketua DPRD DKI bisa mengusulkan sumur resapan jadi kolam lele? Cek selengkapnya di sini.

Baca juga: Menyangsikan Manfaat Sumur Resapan, Bikin Jalan Rusak, sedangkan Banjir Tetap Lama Surut

Baca juga: Tutup Bak Kontrol Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Jebol

3. PTM 100 Persen di Jakarta Langgar Prokes, Perhimpunan Guru Desak Anies Hentikan Belajar dari Sekolah

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat adanya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di DKI Jakarta.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, pelanggaran yang terjadi beragam. Mulai dari tidak diterapkannya jarak 1 meter di dalam kelas hingga adanya kerumunan siswa di kantin maupun luar sekolah.

"Jarak 1 meter dalam kelas sulit dilakukan karena ruang kelas relatif kecil dibandingkan jumlah siswa," kata Satriwan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/1/2022).

Kemudian ruang sirkulasi udara tidak dibuka karena kelas menggunakan pendingin udara. Selain itu, ditemukan adanya kerumunan siswa di kantin sekolah serta di luar sekolah.

Kondisi demikian, kata Satriwan, terjadi akibat lemahnya pengawasan dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, termasuk juga dinas terkait.

Oleh karena itu, P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk kepala daerah di sekitar kawasan Ibu Kota, untuk menghentikan skema PTM 100 persen.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Penularan Covid-19 pada Anak Rendah Jadi Alasan Pemprov DKI Lanjutkan PTM 100 Persen

Baca juga: PTM di Tangerang Dihentikan, Tangsel, Jakarta, dan Depok Jalan Terus