Menagih Janji Naturalisasi Anies yang Tak Kunjung Terealisasi hingga Menjelang Akhir Masa Jabatan

Dia mengatakan, realisasi untuk melakukan normalisasi sepanjang 7,6 kilometer di Ciliwung masih membutuhkan perjalanan yang panjang.

Roedito bahkan belum bisa memastikan, dari 7,6 kilometer yang disebut Riza Patria, berapa angka panjang sungai Ciliwung yang benar-benar siap dinormalisasi tahun ini.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Nilai Konsep Naturalisasi Sungai di Jakarta Masih Sebatas Wacana

Sama seperti normalisasi, naturalisasi yang digadang-gadang menjadi program andalan Anies juga tak berjalan maksimal.

Selama empat tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak kunjung memaksimalkan naturalisasi Sungai Ciliwung.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies baru merampungkan naturalisasi Kanal Banjir Barat segmen Shangri La-Karet, Jakarta Pusat, dengan lebar 8 meter.

Hasil dari program untuk menambah kapasitas sungai tersebut terekam dalam unggahan akun Twitter resmi Pemprov DKI Jakarta, @ DKIJakarta, pada 7 Januari 2021 lalu.

Dalam unggahan itu terlihat gambar bantaran sungai yang sudah dirapikan, dibeton, dan dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda yang dilapisi ubin berwarna abu-abu dan hitam.

Meski telah dipercantik sedemikian rupa, pelebaran sungai denggan betonisasi di Kanal Banjir Barat tidak sejalan dengan konsep naturalisasi yang dimaksud Anies sebelumnya.

Adapun naturalisasi yang dimaksud Anies dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai. Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

Baca juga: Heboh Penghapusan Normalisasi, Apa Kabar Naturalisasi Sungai ala Anies?

Pentingnya naturalisasi dan normalisasi

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, penggabungan konsep normalisasi dan naturalisasi dapat menjadi salah satu opsi untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Banyak kota di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat yang memadukan pendekatan normalisasi dan naturalisasi dengan serasi dalam penataan sungainya,” kata Nirwono kepada Kompas.com, Jumat (3/1/2020).

Dalam upaya pengendalian banjir, pemerintah pusat sebenarnya telah bekerja sama dengan Pemprov DKI sejak era Gubernur Fauzi Bowo, yaitu melalui program normalisasi sungai. Namun, program itu terhenti sejak 2017.

Padahal, seharusnya, program yang menyasar empat sungai yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter itu ditargetkan selesai pada 2022.

“Namun kini penataan sungai terpaksa terhenti sejak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

Sebagai gantinya, Anies menggagas program naturalisasi sebagai bentuk penataan di sepanjang daerah bantaran sungai serta berjanji untuk tidak menggusur pemukiman warga.

Gagasan ini berbeda dengan konsep normalisasi yang dilakukan dengan cara mengeruk badan sungai, memperdalam serta memperlebar sehingga konsekuensinya pemukiman warga di bantaran sungai harus digusur.

Dalam pandangannya, Nirwono menilai, naturalisasi memiliki konsep mengembalikan bentuk sungai ke kondisi alaminya.

Dalam hal ini, sungai dibuat meliak-liuk hingga di bantaran sungainya ditumbuhi dengan tanaman lebat untuk mencegah erosi dasar serta meredam banjir.

“Saat hujan, tanaman di sepanjang sungai akan menghambat kecepatan aliran, muka air naik dan menggenangi bantaran dan tanaman di jalur hijau yang secara alami memang dibutuhkan untuk ekosistem pendukung,” kata dia.