Anggota DPRD DKI Nilai Konsep Naturalisasi Sungai di Jakarta Masih Sebatas Wacana

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mengatakan, konsep naturalisasi sungai di Jakarta milik Pemprov DKI masih sebatas wacana di atas kertas.

"Konsep naturalisasi masih sebatas wacana di atas kertas, dan yang sudah terbukti adalah normalisasi," kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).

Gilbert mengingatkan, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan mereka yang terdampak banjir umumnya adalah masyarakat kecil.

Baca juga: Normalisasi Sungai Jakarta Menghilang dari RPJMD

Karenanya, memaksakan konsep naturalisasi, sebut Gilbert, hanya menyiksa masyarakat yang kecil dan terkena banjir.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta yang melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 324.

Dia mengatakan, berdasarkan aturan, RPJMD bisa diubah jika dalam kondisi mendesak.

Selain itu, perubahan RPJMD juga bisa dilakukan jika telah berumur lebih dari tiga tahun. Kedua syarat perubahan itu, sebut Gilbert, tidak terpenuhi.

"Niat menghapus normalisasi dengan naturalisasi semakin jelas cuma konsep di atas kertas, sebatas wacana," tutur Gilbert.

Kisruh mengenai penghapusan normalisasi pada Perubahan RPJMD 2017-2022 ini dicetuskan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Untayana.

Baca juga: Pemprov DKI Tegaskan Normalisasi Sungai Masih Dijalankan

Dia menyebutkan, pembahasan draf perubahan RPJMD, Anies tidak mencantumkan program normalisasi sebagai salah satu program penanganan banjir Jakarta.