Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub DKI Jakarta: Tidak Mungkin Pemprov Mewajibkan ASN Membeli Tiket Formula E

Kompas.com - 07/03/2022, 15:09 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) mereka untuk membeli tiket penyelenggaraan Formula E.

"Tidak mungkin kami Pemprov mewajibkan ASN membeli tiket (Formula E), tidak mungkin," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/3/2022).

Namun, apabila ada tokoh masyarakat atau tokoh publik mengajak untuk menonton bareng Formula E dan mensukseskan penyelenggaraannya adalah hal yang wajar.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI Nilai ASN Tak Perlu Diwajibkan Beli Tiket Formula E

"Tapi kalau mewajibkan tidak mungkin, saya kira itu kita semua sudah tau tidak mungkin mewajibkan orang membeli tiket, namun demikian kalau ada tokoh yang memberi saran itu saya kira imbauan, silakan saja," kata Riza.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, kegiatan Formula E merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung program lainnya seperti pengurangan emisi karbon di Jakarta.

"Mendukung program langit biru, udara yang bersih kemudian bisa meningkatkan pariwisata ekonomi," kata Riza.

Baca juga: Harga Tiket Formula E Mirip MotoGP Mandalika, Ini Rincian Harganya

Menurut Riza, kegiatan internasional seperti Formula E dan Moto GP tetap harus didukung karena bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Agar kita Indonesia menjadi tujuan pariwisata dunia dan sejajar dengan kota-kota dunia lainnya," ujar dia.

Adapun isu terkait kewajiban ASN untuk membeli tiket pernah terjadi untuk ajang balap MotoGP Mandalika. Hal tersebut pernah dilontarkan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Aria.

Baca juga: Polemik Penjualan Tiket Formula E, Diibaratkan Beli Kucing dalam Karung dan Pembelaan Jakpro

Lalu menyebut ada 4.000 ASN NTB yang diwajibkan untuk membeli tiket, begitu juga jajaran untuk Bupati dan Wali Kota se-NTB.

"Pemprov NTB kepada ASN-nya diwajibkan menyaksikan 4.000 tiket. Untuk Bupati dan Wali Kota se-NTB sebanyak 16.000 tiket," kata Lalu dikutip tribunnews.com, Selasa (1/3/2022).

Namun belakangan Gubernur NTB Zulkieflimansyah membantah pernyataan anak buahnya itu.

"Tidak ada yang mewajibkan ASN untuk pembelian tiket Moto GP," kata Zulkieflimansyah, Jumat (4/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Minta Keadilan dan Tanggung Jawab Kampus

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Minta Keadilan dan Tanggung Jawab Kampus

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior, Keluarga Temukan Banyak Luka Lebam

Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior, Keluarga Temukan Banyak Luka Lebam

Megapolitan
Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Sebut Korban Tak Punya Musuh

Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Sebut Korban Tak Punya Musuh

Megapolitan
Otopsi Selesai, Jenazah Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior Akan Diterbangkan ke Bali Besok

Otopsi Selesai, Jenazah Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior Akan Diterbangkan ke Bali Besok

Megapolitan
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Megapolitan
Heru Budi Diminta Tegur Wali Kota hingga Lurah karena RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi

Heru Budi Diminta Tegur Wali Kota hingga Lurah karena RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi

Megapolitan
Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Megapolitan
BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com