Getol Menentang Formula E, Ketua DPRD DKI Berhadapan dengan BK dan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan keras Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terhadap pergelaran Formula E di Jakarta membawanya berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Pada Selasa (22/3/2022), pria yang akrab disapa Pras itu mendatangi KPK untuk memberikan keterangan terkait kejanggalan anggaran yang digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam ajang balap tersebut.

"Sebagai warga negara dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya patuh, siap memberikan keterangan apa pun di persoalan Formula E," kata Prasetyo, dikutip dari akun resmi Instagram-nya, @prasetyoedimarsudi, Selasa.

Pras berharap keterangannya bisa membantu penyidik KPK dan membuat masalah penggunaan anggaran Formula E terang benderang. Ia sebelumnya juga pernah dipanggil KPK terkait persoalan serupa pada 8 Februari 2022. 

Politisi PDI-Perjuangan itu datang memenuhi panggilan KPK dengan membawa satu bundel dokumen pendukung terkait Formula E.

Baca juga: Kabar Terbaru Tewasnya Satu Keluarga Dalam Kamar Mandi, Ditemukan Kebocoran Instalasi Pemanas Air

"Satu bundel dokumen sudah saya persiapkan mulai dari KUAPPAS, RAPBD, sampai APBD," kata Pras, dikutip dari akun Twitter resminya yang terverifikasi, @Prasetyoedimarsudi, Selasa, (8/2/2022).

"Semua saya serahkan kepada penyidik KPK. Saya harap dokumen itu membantu KPK selama proses penyelidikan," lanjut dia.

Pras turut menyampaikan apa yang dia diketahui dalam penganggaran Formula E, mulai dari usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran, kemudian soal pembayaran commitment fee sebesar Rp 560 miliar oleh Pemprov DKI.

"Semoga keterangan yang saya berikan dapat mendukung upaya penuh @official.kpk dalam mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan @fiaformulae ini," ujarnya.

Sebelumnya Pras menyampaikan bahwa commitment fee adalah biaya terbesar yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Formula E.