Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Air Bersih di Utara Jakarta daripada Bikin Tarif Transportasi Terintegrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta agar Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan masalah air bersih ketimbang membuat integrasi tarif transportasi umum.

Menurut Gilbert, masyarakat tidak pernah mengeluhkan masalah transportasi umum, sedangkan untuk masalah air bersih sudah sangat sering.

"Apa ini (integrasi tarif) prioritas? saya tidak pernah melihat masyarakat mengeluh mengenai tarif transportasi," ucap Gilbert dalam rapat Komisi B DPRD Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Menakar Untung Rugi Tarif Integrasi Transportasi Jak Lingko yang Akan Diputuskan Bulan Ini...

Terlebih integrasi tarif disebut dinikmati 60 persen dari orang luar wilayah DKI Jakarta.

Gilbert tidak terima apabila subsidi transportasi lebih dari Rp 3 triliun digelontorkan bukan untuk warga Jakarta.

"Mau bangun air minum (untuk warga) di Jakarta Utara atau mau subsidi 60 persen (pengguna transportasi umum) orang non-DKI?" kata dia.

Baca juga: DPRD DKI Khawatir Subsidi Transportasi untuk Tarif Terintegrasi Salah Sasaran

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta agar bijak melakukan kewajiban pada warga Jakarta yang dijadikan prioritas utama.

"Ini uang kan uang APBD nanti, prinsip manajemen ada dua, kerjakan yang utama kemudian yang kedua," kata Gilbert.

Tarif terintegrasi rencananya akan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Rapat Berjalan Alot, Tarif Angkutan Terintegrasi Tak Kunjung Disetujui DPRD DKI

Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuat Keputusan Gubernur untuk penerapannya.

Akan ada uji coba selama dua pekan, sehingga tarif terintegrasi baru bisa berlaku efektif pada April 2022.

Tarif terintegrasi dipatok Rp 10.000 untuk durasi tiga jam perjalanan. Kendaraan umum yang akan terintegrasi dalam sistem tersebut berupa moda transportasi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.