DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menilai bahwa hasil survei Setara Institute yang menyebut Depok merupakan kota paling tidak toleran, tidak tepat.
"Depok disebut kota intoleran ini juga berdampak kepada Jawa Barat. Kriteria ini yang dijadikan kesimpulan suatu daerah intoleran, menurut pemahaman dan kesimpulan kami di Provinsi Jabar tidak pas," kata Uu kepada wartawan di Pondok Pesantren Syaid Yusuf, Rangkapanjaya, Pancoran Mas, Depok, Senin (11/4/2022).
Uu mengaku tidak pernah menemukan hal-hal yang bersifat intoleran di Kota Depok selama menjabat sebagai Wagub Jabar dan berkeliling di Depok.
"Saya tidak sependapat Kota Depok disebut sebagai kota intoleran. Karena saya sebagai pimpinan di Jabar selalu muter, selalu tahu, pandangan dan telinga saya tidak pernah menemukan hal-hal yang membuat Kota Depok intoleran," ujarnya.
Selain itu, Uu menambahkan, banyak warga yang dari luar daerah yang menetap di Jabar kondisinya aman, meski mereka beda agama maupun suku.
Baca juga: Depok Disebut Kota Paling Intoleran, Wakil Wali Kota: Bikin Warga Gelisah
Hasil survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar, kata Uu, juga menunjukkan bahwa Jawa Barat toleran.
"Justru Jabar hasil survei, semua suku, semua agama, ada di Jawa Barat, aman. Banyak orang luar Jabar di sini yang menjadi pejabat di sini, sukses mengejar ekonomi. Mana ada permasalahan? Kan tidak ada," terang dia.
"Menurut kami (yang pas) hasil survei Pemprov Jabar yang dilaksanakan oleh Kesbangpol," pungkas Uu.
Sebagai informasi, pada 30 Maret 2022, Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 dengan menilai tingkat toleransi beberapa kota di Indonesia.
Dalam studinya, Setara Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator untuk menilai tingkat toleransi 94 kota di Indonesia.
Keempat variabel tersebut adalah:
Kota Depok menjadi kota paling tidak toleran dengan skor paling rendah, yakni 3,577.
Baca juga: Depok Dapat Predikat Kota Paling Intoleran, Ridwan Kamil: Saya Tidak Melihat Itu...
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyatakan, setidaknya ada dua alasan mengapa Depok disebut sebagai kota paling intoleran.
"Harus saya akui, problem utama di Depok dua hal yang sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama, adanya produk hukum yang diskriminatif, yang mana eksisting dan efektif dijalankan pemerintah," kata Ismail kepada wartawan di Hotel Ashley, Rabu (30/3/2022).
Produk hukum ini memiliki bobot nilai 10 persen dari delapan indikator indeks kota toleran versi Setara Institute.