Depok Disebut Kota Paling Intoleran, Wakil Wali Kota: Bikin Warga Gelisah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono memprotes hasil survei Setara Institute yang menempatkan Kota Depok sebagai kota paling intoleran.

Ia menyebut penilaian yang dilakukan lembaga itu justru hanya bikin masyarakat Depok resah.

"Apalagi kalau hasil itu dipergunakan untuk mengadu domba ya, membuat gelisah bagi masyarakat Kota Depok. Ada yang bilang 'aduh saya nyesal tinggal di Depok' kan jadi lucu," ujar Imam di Balai Kota Depok, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Jabodetabek Tetap PPKM Level 2 dengan Sejumlah Pelonggaran

Imam menambahkan, lembaga survei manapun berhak melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kota Depok. Akan tetapi, penelitian tersebut harus dilakukan dengan data yang valid.

"Jangan sampai indikator yang dibuat oleh lembaga yang memang bukan dibuat pemerintah dan malah masyarakat menjadi resah bahkan saling kecurigaan terhadap satu sama lain," sambung dia.

Menurut Imam, penelitian yang dilakukan Setara Institute hanya berdasarkan data yang diperoleh secara sepihak.

"Dan mereka (Setara Institute) menggunakan data sekunder sepertinya tidak data primer. Dan saya katakan, lembaga manapun boleh membuat survei, tetapi hasilnya itu semua orang bisa buat," ujar dia.

Baca juga: Spanduk Jenderal Andika Berkaos PKI Tiba-Tiba Muncul di Tanah Abang dan Menteng

Imam pun mengeklaim selama ini, Pemkot Depok tak memiliki masalah intoleran. Kalaupun ada persoalan, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Selama sejak saya jadi menjabat Wakil Wali Kota, enggak ada persoalan-persoalan terkait intoleran yang sampai ke kami, saya rasa indeks (dari Setara Institute) tersebut tidak pas. Karena kalau yang pas yaitu dari indeks kerukunan beragama dari Kementerian Agama," kata Imam.

Imam mengaku lebih mempercayai indeks Kerukunan Umat Beragama yang dirilis Kementerian Agama. Namun, sayangnya indeks itu tidak mengukur kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/kota, melainkan hanya tingkat provinsi.