Mosi Tidak Percaya, Wali Kota Depok Diminta Transparan soal Anggaran Program KDS

DEPOK, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung mosi tidak percaya yang diajukan 38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Salah satu penyebab mosi tidak percaya yakni terkait transparansi anggaran program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Depok Icuk Pratama Putra menekankan, Wali Kota Depok harus terbuka dengan penggunaan anggaran yang berasal dari uang rakyat.

Baca juga: Layangkan Mosi Tidak Percaya, Anggota DPRD Tuduh Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan PKS

“Sikap PSI jelas bahwa wali kota yang tidak transparan harus dilawan. Penggunan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” kata Icuk, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/5/2022).

Icuk menilai, pendataan dan rekruitmen koordinator program KDS tidak transparan. Bahkan, ia menemukan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi koordinator program KDS.

“Sampai hari ini tidak transparan soal jumlah yang dialokasikan dan pendataannya. Juga tidak transparannya rekrutmen koordinator pendataan yang sangat terindikasi dipenuhi kader partai penguasa. Terkesan memang proyek ini sangat sarat muatan politisnya,” kata Icuk.

Selain itu, Icuk mengatakan, penyaluran KDS tidak tepat sasaran. Sebab, ia menemukan siswa sekolah menengah atas (SMA) yang menerima bantuan dalam program tersebut.

“Yang paling sangat disayangkan adalah usia penerima juga disasar untuk mereka yang akan menjadi calon pemilih di Pemilu 2024, padahal mereka yang sudah duduk di SMA yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar,” pungkasnya.

Baca juga: PKS Bantah Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan Partai

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PSI, Oparis Simanjuntak. Ia merupakan salah satu anggota DPRD yang mengajukan mosi tidak percaya.

Menurut Oparis, ada beberapa siswa SMA justru mendapatkan KDS. Padahal bantuan untuk jenjang SMA seharusnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“KDS diberikan kepada anak usia SMA yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat. Kenapa tidak diberikan kepada anak usia SD dan SMP saja?” kata Oparis.

Bantah Ada Politisasi

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono membantah tudingan soal politisasi program KDS untuk kepentingan elektoral Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Enggak (terkait kepentingan PKS). Kan penerima bantuan (KDS) semua warga Depok, syaratnya adalah miskin. Kalau dia enggak miskin maka silakan diadukan nanti kami akan cabut. Jadi syaratnya adalah miskin," kata Imam setelah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Wakil Wali Kota Depok Bantah Politisasi Program KDS untuk Kepentingan PKS

Menurut Imam, penyaluran bantuan program KDS selama ini tepat sasaran dan dievaluasi secara berkala.

"Kita evaluasi terus, kalau enggak tepat kita akan coret, supaya tepat sasaran. Karena ini program (KDS) tambahan aja, kalau dari pusat ada PKH (Program Keluarga Harapan)," kata Imam, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok.