Sektor Transportasi Sumbang Polusi Terbesar di Jakarta, Bisakah Batasi Penjualan Kendaraan Jadi Solusi?

"Semakin berkurang pembakaran maka semakin rendah polusi yang terjadi," tutur dia.

Menanggapi opsi tersebut Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhawan, menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa serta merta membatasi penjualan kendaraan bermotor karena itu adalah domain Kementerian Perdagangan.

Sementara untuk pembatasan usia kendaraan bermotor yang melaju di Jakarta, pihaknya sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Baca juga: 75 Persen Polusi Udara di Jakarta Berasal dari Emisi Kendaraan, Ini Langkah Pemprov DKI Mengatasinya

"(Penanganan polusi udara) jangka pendek kan sudah ada di Ingub," kata Yogi.

Ia menjelaskan, ada beberapa cara jangka pendek dalam Ingub yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan kualitas udara.

Mulai dari memastikan tidak ada angkutan umum berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi yang beroperasi di Jakarta serta menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum memlalui program Jaklingko tahun 2020.

Kemudian mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasa kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal pada tahun 2019.

Selanjutnya, memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta tahun 2025.

Baca juga: Car Free Day Hanya Kurangi Polusi Udara di 6 Titik Jakarta

Pemprov DKI juga mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada tahun 2020.

"Memperketat pengedalian terhadap sumber penghasilan polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta tahun 2019," ujar dia.

Selain itu, lanjut Yogi, pihaknya juga berusaha mengoptimalisasi penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi.

Serta mendorong adopsi prinsip green buliding oleh seluruh gedung melalui penerapan insentif dan diinsentif.

Dan merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintahan daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.