Aksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Bentangkan Kertas di Rapat Paripurna DPRD DKI dan Pamer "Walk Out" ke Pedemo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar pada Sabtu (3/9/2022).

Kenaikan harga BBM ini menuai beragam respons dari berbagai kalangan, baik buruh, mahasiswa, maupun partai politik.

Penolakan kenaikan harga BBM disampaikan para mahasiswa dengan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, sedangkan para buruh berdemo di Gedung DPR RI.

Sementara itu, partai politik menyampaikan penolakannya dalam forum resmi, salah satunya rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Fraksi PKS Bentangkan Kertas Bertuliskan PKS Tolak Kenaikan Harga BBM di Rapat Paripurna DPRD DKI

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menyampaikan sikap fraksinya atas kenaikan harga BBM dengan menginterupsi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang beragenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9/2022).

"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ahmad.

Ia pun meminta semua anggota Fraksi PKS berdiri dan membentangkan kertas bertulisan "PKS Tolak Kenaikan Harga BBM".

Selain itu, Ahmad juga meminta pimpinan DPRD DKI Jakarta meneruskan pernyataan sikap fraksinya kepada pemerintah pusat.

Baca juga: Temui Massa Aksi Demo di DPR, Fraksi PKS Pamer Aksi Walk Out dari Rapat Paripurna Bersama Menkeu

Namun, pernyataan sikap itu direspons oleh Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono.

Gembong meminta pimpinan rapat, yakni Misan Samsuri, untuk tegas menyatakan bahwa rapat paripurna ini bukan momen untuk menyatakan sikap parpol, melainkan untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran.

"Tolong pimpinan, hal seperti ini tegas, momentum rapat paripurna ini adalah penyampaian LP P2APBD. Tidak ada penyampaian sikap politik partai. Tolong itu jadi catatan pimpinan," kata Gembong.

"Catatan buat teman-teman, hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDI-P itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana," jawab Misan Samsuri.

Kendati demikian, Ahmad Yani menegaskan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat berhak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk dalam rapat paripurna kali ini.

"Agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat. Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri, tunjukkan jati dirimu. Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ahmad.

Pamer aksi walk out

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto dan sejumlah anggotanya saat menemui massa aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, Selasa (6/9/2022).

Saat diperkenankan naik ke atas mobil komando, Mulyanto mengatakan bahwa pihaknya baru saja mengikuti sidang paripurna yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Apa yang kami sampaikan di dalam, kami baru saja menyatakan, PKS menolak kenaikan (harga) BBM," kata Mulyanto, Selasa.

Baca juga: Fraksi PKS Walkout Sidang Paripurna DPR, Tolak Kenaikan Harga BBM

Setelah itu, lanjut Mulyanto, fraksinya langsung meninggalkan rapat paripurna tersebut untuk menemui massa aksi yang didominasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mulyanto mengeklaim, hal yang dilakukan Fraksi PKS adalah bentuk dukungan terhadap demo tolak kenaikan harga BBM.

"Bukan hanya itu saja, PKS bahkan walk out dari forum paripurna dan langsung menuju ke sini," kata Muryanto.

"Itulah bentuk pembelaan PKS terhadap aspirasi masyarakat. Demikian," sambung dia.

Penjelasan Jokowi

Sebelum maraknya penolakan ini, Presiden Joko Widodo sudah memberikan alasan atas kenaikan harga BBM.

Kata Jokowi, kenaikan harga BBM tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu lalu.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," tutur dia.

Namun, Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus naik.

Baca juga: Aksi Sweeping Mobil Dinas Diduga Milik Wali Kota Cilegon, Pedemo Loncat-loncat di Kap Berujung Ditangkap Polisi

Selain itu, kata Jokowi, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Padahal, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tutur dia.

Dengan naiknya harga BBM, kata Jokowi, sebagian anggaran subsidi akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata dia.