Nyanyian "Pantang Pulang Sebelum Menang" dan Ancaman Buruh Saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan oleh pemerintah mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

Tak sedikit masyarakat menyampaikan aksi protes dengan demo tolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Mahasiswa dan buruh menggelar aksi penyampaian pendapat untuk memprotes kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya dan depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, dalam dua hari terakhir.

Baca juga: Demo di Patung Kuda, Warga: Negara Lain Justru Menurunkan Harga BBM

Teranyar, massa buruh dan mahasiswa melakukan demo di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/9/2022).

Diawali oleh buruh

Aksi demo yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR diawali oleh buruh pada Selasa pagi.

Massa buruh yang telah berkumpul di Jalan Gerbang Pemuda berjalan kaki menuju Gedung DPR/MPR RI.

Para buruh membentuk barisan panjang. Tak sedikit dari mereka mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk di tengah perjalanan ke depan Gedung DPR/MPR.

Setelah sampai, mereka langsung memasang spanduk berukuran besar hingga menutupi gerbang masuk utama kompleks parlemen.

Spanduk tersebut bertulisan tiga tuntutan yang dibawa oleh massa aksi. Pertama adalah menolak kenaikan harga BBM.

Kedua, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, menuntut kenaikan UMK/UMDK tahun 2023 sebesar 10-13 persen.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR, Buruh: Jangan Pulang Sebelum Menang!

Selain itu, massa aksi juga bernyanyi bersama.

"Entakkan kaki kita semua," seru orator dari atas mobil komando.

"Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang!" demikian seruan itu dinyanyikan bersama.

Massa aksi pun tampak bergerak maju dan mundur sembari bergandengan tangan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam kesempatan tersebut juga mewakili masa buruh di Papua yang tidak dapat menyampaikan pendapat soal kenaikan harga BBM.

Serikat buruh di Papua urung melakukan unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM karena situasi di Papua belum aman dan dapat membahayakan para buruh.

Demo tolak kenaikan harga BBM akan masif

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Massa dari elemen buruh melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Mereka memasang spanduk berukuran besar hingga menutupi gerbang masuk utama kompleks parlemen untuk menolak kenaikan harga BBM.

Unjuk rasa itu disebut akan terus bergulir di berbagai daerah sampai harga BBM kembali turun.

"Aksi akan meluas, kami pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali," kata Said.

Selain itu, buruh juga mendesak DPR membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) untuk membahas kenaikan harga BBM.

"Kami memastikan, jika panja atau pansus tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," kata Said.

Baca juga: Temui Massa Aksi Demo di DPR, Fraksi PKS Pamer Aksi Walk Out dari Rapat Paripurna Bersama Menkeu

Selain itu, serikat buruh juga mengancam untuk mogok massal nasional pada November dan Desember 2022 apabila pemerintah tak kunjung membatalkan kenaikan harga BBM.

"November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional," ujar Iqbal di atas mobil komando.

Massa aksi lantas menyanggupi ajakan Saiq Iqbal untuk melakukan aksi mogok massal, sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM.

"Siap!" sahut massa aksi.

Aksi mogok tersebut bisa dilakukan para buruh dengan menghentikan sementara produksi di pabrik-pabrik. Aksi juga bisa dilakukan oleh pengendara transportasi umum dengan cara berhenti beroperasi sementara.

"Syaratnya gampang, setop produksi, maka akan lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi bus Damri? Saya akan instruksikan mereka setop operasional," kata Iqbal.

"Kami galang kekuatan dengan mahasiswa, kami akan ajak mahasiswa," sambung dia.

Sindir Puan Maharani

Massa buruh yang menggelar demo itu juga menyindir Ketua DPR Puan Maharani soal kenaikan harga BBM.

Sindiran kepada Puan dilontarkan oleh Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi Gunarto saat berorasi di depan Gedung DPR.

Puan dan sejumlah kader PDI-P disebut menangis ketika terjadi kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita semua tahu bahwa dulu ketika di zaman SBY, semua kadernya PDI-P, wabil khusus Puan Maharani yang sekarang ketua DPR, itu kan nangis-nangis pas ada kenaikan (harga) BBM. Nangis-nangis begitu seolah-olah berpihak kepada rakyat," ujar Gunarto dalam orasinya, Selasa.

Baca juga: Sindir Puan Maharani di DPR, Buruh: Dulu Menangis Saat Harga BBM Naik

Namun demikian, kata Gunarto, kini Puan tak lagi memberikan respons terhadap kenaikan harga BBM.

Gunarto pun menyayangkan sikap Puan yang saat ini seolah tak lagi berpihak kepada rakyat dan tidak mendengarkan aspirasi para buruh.

"Hari ini kita cari, hari ini kita pengin minta statement-nya, apa statement dia terhadap kenaikan BBM ini kepada rakyat? Apakah akan nangis-nangis lagi atau bagaimana," kata Gunarto.

Sementara itu, saat ditemui di Gedung DPR, Puan mengatakan bahwa DPR menampung aspirasi masyarakat yang melakukan demo tolak kenaikan harga BBM.

Puan menjelaskan, aspirasi yang ditampung oleh DPR pasti akan disampaikan kepada pemerintah.

"Kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini, jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit," kata Puan.

Tuntutan mahasiswa

Setelah buruh, massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa sore.

Mereka juga datang untuk berdemo menolak kenaikan harga BBM.

Para mahasiswa tampak mengenakan jas almamater kampusnya masing-masing dan mengibarkan bendera organisasinya.

Mereka juga membentangkan spanduk bertulisan "tolak kenaikan BBM".

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Dimulai dengan Long March hingga Tutup Gerbang DPR dengan Spanduk Tuntutan

Aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa itu mengundang reaksi dari Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto.

Mulyanto menemui massa aksi dan memamerkan sikap fraksinya yang walk out dari rapat paripurna hari ulang tahun DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Apa yang kami sampaikan di dalam, kami baru saja menyatakan, PKS menolak kenaikan BBM," ujar Mulyanto.

Selain itu, lanjut Mulyanto, fraksinya langsung meninggalkan sidang paripurna tersebut untuk menemui massa aksi yang didominasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mulyanto mengeklaim, hal yang dilakukan oleh Fraksi PKS DPR RI adalah bentuk dukungan terhadap demo tolak kenaikan harga BBM.

"Bukan hanya itu saja, PKS bahkan walk out dari forum paripurna dan langsung menuju ke sini," kata Muryanto.

"Itulah bentuk pembelaan PKS terhadap aspirasi masyarakat. Demikian," sambung dia.