Bayu menuturkan, ada lima tuntutan dari BEM UI yang akan disampaikan kepada pemerintah. Pertama, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Ia berpandangan, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Selanjutnya, BEM UI menuntut pemerintah lebih mengandalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak bagi masyarakat.
Baca juga: Lagu Ulang Tahun dari Mahasiswa untuk Puan Saat Demo Kenaikan Harga BBM
"Contohnya penganggaran subsidi BBM dibanding memprioritaskan berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang minim urgensi," ungkapnya.
Tuntutan ketiga, kata Bayu, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan struktural terhadap penyaluran BBM bersubsidi dibanding melakukan kebijakan pintas tanpa perhitungan yang matang.
"Keempat, mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas harga berbagai komoditas pangan imbas kenaikan harga BBM agar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat," ucap Bayu.
Tuntutan kelima, mahasiswa meminta pemerintah melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak secara efektif dengan melakukan berbagai pembenahan struktural.
Adapun pemerintah resmi menaikkan harga pertalite, solar dan pertamax pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Harga pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.
Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.
(Penulis Retno Ayuningrum | Editor Kristian Erdianto)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.