Hasto PDI-P Singgung Prestasi Depok, Wali Kota Idris: Isu Politik Jangan Dibenturkan dengan Kinerja Pemda

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta isu politik tak dibenturkan dengan kinerja pemerintah daerah ataupun kondisi daerah itu sendiri.

Idris menyampaikan hal itu dalam merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyinggung prestasi Kota Depok di bawah kepemimpinan kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Sejatinya sih jangan dibenturkan ya isu politik dengan kerja eksekutif (pemerintah daerah), karena ekskutif juga masih bagian dalam politik pemerintahan," kata Idris di Alun-alun Kota Depok, Senin (19/9/2022).

Baca juga: PDI-P Singgung Prestasi Depok Buntut PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Wali Kota Idris: Jangan Baperan...

Idris menuturkan, pemerintah daerah pasti mengikuti kebijakan pemerintah pusat, termasuk soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dia kembali menegaskan bahwa isu politik jangan dibenturkan dengan kebijakan daerah.

"Makanya isu politik jangan dibawa juga dengan kritik terhadap kondisi daerah, nanti akan jadi bermasalah," tutur dia.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Hasto, Demokrat: Tak Perlu Reaktif, kecuali Merasa Skenario Jahatnya Ketahuan

Di sisi lain, menurut Idris, kenaikan harga BBM menyulitkan masyarakat yang sudah memiliki banyak masalah ekonomi.

"Permasalahannya, bagaimana mengimbangi kondisi rakyat yang semakin susah, kan begitu. Kita sama-sama tahu bahwa pengangguran meningkat, masalah kemiskinan, dan sebagainya," ujar Idris.

"(Harga) kebutuhan pokok juga yang tadinya standar, karena kenaikan BBM ini, bisa menjadi naik juga," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Hasto menantang PKS untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi. Hal itu disampaikan Hasto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

Baca juga: Sopir Mobil Dinas yang Todongkan Pistol di Tol Jagorawi adalah Prajurit TNI, Kini Diperiksa Kemenhan

Menurut Hasto, sebelum mengkritik pemerintah, PKS semestinya melakukan autokritik karena Hasto pun mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok, puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Hasto mengatakan, tak masalah jika PKS dan partai politik lainnya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Namun, Hasto mengingatkan bahwa PKS pun mendukung kenaikan harga BBM ketika menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," kata Hasto.

Baca juga: Hendak Tarik Motor Tertunggak, Debt Collector Ditembak di Balaraja Tangerang

Hasto mengatakan, di sektor energi, pemerintahan Joko Widodo berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam, sedangkan pemerintahan SBY justru menyerahkan Blok Cepu ke Exxon Mobil.

Selain itu, kata Hasto, pemerintahan Jokowi membangun sejumlah kilang minyak bumi meski sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Hasto pun mengeklaim banyak pihak di dunia yang mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam mengelola perekonomian sehingga membawa Indonesia keluar dari krisis.

Menurut Hasto, semua partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya semua parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," ujar Hasto.